Dahnil Tuding Polisi Intervensi Muktamar PP Pemuda Muhammadiyah

KOORDINATOR Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menuding pihak kepolisian ingin ikut campur dalam gelaran Muktamar PP Pemuda Muhammadiyah.

Hal tersebut diungkapnya setelah dirinya mengaku mendapatkan laporan dari pimpinan daerah maupun wilayah PP Pemuda Muhammadiyah di daerah yang beberapa hari ini didatangi oleh pihak kepolisian.

Dahnil mengaku dari laporan tersebut pihak kepolisian menanyakan terkait calon ketua serta hal-hal yang berhubungan dengan agenda muktamar.

"Teman-teman kita di kota kabupaten dan kemudian provinsi itu didatangi oleh pihak kepolisian. Pertannyaannya sederhana, pertanyaannya adalah kapan muktamar PP Pemuda Muhammadiyah dilaksanakan, siapa calon ketua umumnya, karena kebetulan PP Pemuda Muhammadiyah akan melaksanakan muktamar pada November nanti," ujarnya saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (16/10).

Dia pun berencana akan mengirim surat kepada Kapolri terkait adanya tindakan tersebut. Surat tersebut dimaksudkan untuk meminta keterangan langsung apakah tindakan tersebut merupakan perintah dari pihak kepolisian secara institusional.

Hal tersebut dilakukan karena dia mengaku ada laporan yang menyebutkan polisi mendorong salah satu kandidat ketua umum. Padahal secara institusi PP Pemuda Muhammadiyah serta PP Muhammadiyah merupakan institusi netral dan tidak boleh diintervensi pihak manapun.

"Bahkan ada yang mendorong polisi mendorong idealnya yang dipilih itu adalah calon A. Ini yang saya sebutkan jangan sampai kemudian tindakan seperti era Orde Baru atau represif. Ingat lho, Pemuda Muhammadiyah ini adalah organisasi yang berdiri sebelum republik ini hadir. Jadi jangan sekali-kali mengintervensi secara politik, apalagi ini dilakukan pihak kepolisian," ungkapnya.

Ia pun mengaku memiliki bukti terkait adanya kedatangan pihak kepolisian tersebut. Namun diya tidak menyebutkan di daerah mana saja hal tersebut terjadi.

"Banyak sekali laporan ke kita banyak. Kami secara institusional (PP Muhammadiyah) akan mengirim surat kepada pak Kapolri apakah betul ada perintah itu. Jangan sampai kemudian ada upaya politisasi. Seperti tadi saya sebutkan bahwa posisi saya sebagai jubir tidak ada hubungannya dengan posisi saya di Pemuda Muhammadiyah," ujarnya. (OL-1)