Polda NTT Siap Kawal Agenda PSU

POLDA Nusa Tenggara Timur menerjunkan 200 personel untuk mengamankan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Timor Tengah Selatan 2018 yang dijadwalkan 20 Oktober mendatang.

Kabid Humas Polda NTT Komisaris Besar Jules Abraham Abast mengatakan ratus­an personel itu terdiri atas 100 personel gabungan, 50 personel pasukan antianarkis, dan 50 personel pasukan antihuru-hara.

Pengamanan juga berasal dari personel TNI, Kodim 1621/Timor Tengah Selatan. Polisi akan menindak tegas pendukung pasangan calon bupati yang melanggar hukum saat pemungutan suara berlangsung.

“Kami mengimbau pemilih menggunakan hak pilihnya dengan cerdas dan bertanggung jawab untuk nantinya dapat menentukan pemimpin yang tepat pula,” katanya kepada wartawan, Minggu (14/10).

PSU di Kabupaten Timor Tengah Selatan diikuti sekitar 1.000 pemilih di 30 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 13 desa di 7 kecamatan.

Keputusan PSU disampaikan dalam sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 26 September 2018. PSU dilakukan karena ditemukan fakta baru, yakni formulir C1 dan C1 Plano di 30 TPS tersebut tidak berhologram.
Fakta baru itu ditemukan selama kegiatan hitung ulang suara di 921 TPS pada 29 Agustus 2018.

Hasil pilkada Timor Tengah Selatan digugat pasangan Obed  Naitboho-Alex Kase yang diusung Partai NasDem, PKPI, dan Partai Amanat Nasional. Naitboho-Kase memperoleh 67.751 suara (31,83%).

Saingan beratnya menang dengan perolehan suara 68.488 suara (32,18%). Selisih suara dua pasangan ini sebanyak 737 suara atau 0,35%.

Di sisi lain, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba memastikan agenda pemungutan suara ulang (PSU) yang akan berlangsung di enam desa Kabupaten Halmahera Utara dan dua kecamatan di Kepsul serta Pulau Taliabu akan berjalan aman. (PO/Ant/P-3)