Mendagri Minta Camat Petakan Daerah Rawan

MENDAGRI Tjahjo Kumolo meminta para camat memetakan wilayah mereka yang termasuk rawan supaya dapat diketahui potensi dan kondisi yang ada di daerah tersebut. Hal itu karena camat lebih mengetahui kondisi wilayah sehingga keberadaan daerahnya harus dipetakan.

Menurutnya, bila kondisi dan potensi suatu wilayah diketahui, akan cepat untuk mengantisipasi permasalah yang timbul.

“Apalagi deteksi dini cukup penting supaya dapat mengantisipasi permasalahan yang akan timbul, terutama yang tidak diinginkan. Yang jelas bila sudah diketahui kondisi dan potensi wilayah maka pembangunan akan berjalan lancar,” kata Mendagri pada Rapat Koordinasi Nasional Camat di Palembang, Sumsel, kemarin.

Mendagri juga meminta camat untuk selalu berkoordinasi dengan unsur kecamatan seperti kapolsek dan danramil. Itu penting karena koordinasi akan memudahkan dalam mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan.

“Apalagi camat, kapolsek, dan danramil memegang peran penting dalam menciptakan stabilitas keamanan daerah. Oleh karena itu, melalui rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam memacu pembangunan.’’

Rakornas Camat diikuti 700 camat dari wilayah Sumatra, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam rakornas itu juga hadir Sekda Sumsel Nasrun Umar, Wali Kota Palembang Harnojoyo, dan pejabat lainnya.

Politikus PDIP itu juga menyinggung soal gempa dan tsunami yang menerjang Palu, Donggala, dan Sigi. Ia yakin kejadian di Sulawesi Tengah itu tidak akan mengganggu pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden pada April 2019. “Waktu masih panjang sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden,” imbuhnya.

Tjahjo mengatakan setelah terjadinya gempa dan tsunami, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pendampingan kepada pemerintah daerah di Sulteng. Ada sekitar 110 pegawai yang dikirim di lokasi gempa untuk memantau sekaligus membantu roda pemeritahan di provinsi yang terkena musibah tersebut.

Berdasarkan data, ada 59 anggota Satpol PP di provinsi itu meninggal dan 40 staf atau PNS juga ikut menjadi korban meninggal dunia, dengan terbanyak berada di Palu.