KPK Minta Anggota DPD Ikut Pantau Korupsi Daerah

PELAKSANA Tugas Ketua KPK Taufiquerachman Ruki menyampaikan apresiasi atas langkah DPD RI yang menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara anggota secara kolektif kepada KPK. Selain itu, pertemuan juga menjelaskan mengenai Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam sebagai langkah untuk mencegah korupsi. Ruki berharap DPD RI dapat mendukung upaya pencegahan korupsi di daerah melalui MoU bersama antara KPK dan DPD RI. "Kami meminjam tangan DPD RI untuk upaya pencegahan di daerah. Setiap anggota DPD RI akan melakukan reses, kami akan menyampaikan dokumen dugaan pelanggaran sehingga anggota dapat berkoordinasi dengan kepala daerah atau penegak hukum di daerah, begitu sebaliknya," ujar Ruki di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, selama kurun 2013-2014, upaya pencegahan dari sektor mineral dan batu bara (minerba) ampuh menambah pendapatan negara lebih dari Rp34 triliun dan terdapat kenaikan penerimaan negara bukan pajak dari batu bara sekitar Rp10 triliun. "Upaya pencegahan justru menyumbang penerimaan negara yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penindakan. KPK berhasil memperkecil ego sektoral dari daerah-daerah sehingga mereka dengan sukarela mencabut izin pertambangan. Bahkan, kami mengundang seluruh pengusaha tambang dan hasilnya mereka bersedia membayar pajak mereka yang tertunggak," tambahnya.

Dalam menanggapi hal itu, Ketua DPD RI Irman Gusman menyambut baik keinginan KPK untuk memperbarui komitmen bersama dalam rangka menekan potensi korupsi. Irman mengatakan DPD memiliki komitmen yang sama dengan KPK dalam mencegah terjadinya korupsi di sektor sumber daya alam. "Sebelumnya, kesepakatan antara DPD dan KPK pernah dibuat pada 2006 dan saat ini perlu untuk diperbaiki lagi dengan muatan baru yang lebih bermanfaat dan untuk penguatan lembaga KPK," tambahnya. Menurut Irman, kerja sama tersebut memiliki manfaat yang baik bagi kepentingan masyarakat secara luas. Dengan adanya kerja sama itu, lanjut Irman, ke depan diharapkan pengelolaan sumber daya alam dapat terjadi secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, hasilnya bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat Indonesia.