HMI Sampaikan Sembilan Tuntutan Rakyat ke Presiden

HIMPUNAN Mahasiswa Islam (HMI) menyampaikan sembilan tuntutan rakyat kepada Presiden Joko Widodo. Tuntutan tersebut disampaikannya saat diterima oleh Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Ada sebuah gagasan yang ingin kami sampaikan. Kita menyebutnya ini senturi, sembilan tuntutan rakyat Indonesia. Sebuah gagasan besar ini yang kita kaji bersama di HMI," kata Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam Respiratori Saddam Al-Jihad, Jumat (5/10).

Tuntutan pertama, HMI meminta agar ruang publik dibuka seluas-luasnya dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menekankan agar Indonesia tidak berhutang pada IMF dan World Bank.

Kedua, membangun kembali penguatan reformasi sistem keamanan untuk dapat menangkal radikalisme dan terorisme. "Sebuah gagasan besar bahwa ada hal yang penting dari reformasi sistem keamanan adalah penanggulangan radikalisme dan terorisme. Itu tentunya kita harus dapat bekerja sama antara stakeholder negara dan bangsa," tutur Jihad.

Ketiga, menelaah kembali kebijakan terkait berkembangnya tenaga kerja asing agar ada keseimbangan antara tenaga kerja asing dan peran tenaga kerja lokal di Indonesia. "Keseimbangan tentunya ini menjadi harga diri tenaga kerja lokal di Indonesia," tambahnya.

Keempat, menekankan pada pemerintah untuk memperkuat kedaulatan energi. Kelima, menekankan terciptanya holding pangan Indonesia agar kedaulatan pangan tetap terjaga demi keberlanjutan pangan Indonesia.

Keenam, menekankan pemerintah dalam transparansi penegakan supremasi hukum dan HAM baik di KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan lainnya demi menjaga marwah negara RI.

Ketujuh, memperkuat pemerataan pendidikan demi menghasilkan peningkatan sumber daya manusia demi mewujudkan nation character building.

Kedelapan, menekankan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. "Artinya kalau misalkan nanti sampai 2030, 2045, tahapan-tahapan untuk menjaga infrastruktur itu penting, supaya kita bersama-sama dapat mengelaborasi lagu menjadi bangsa yang lebih maju," paparnya.

Kesembilan, mendorong terciptanya open government untuk keterbukaan informasi publik di setiap instansi pemerintah dan politik.

"HMI akan selalu mengawal demokrasi di Republik ini, bukan pandang bulu, tidak melihat kepentingan A atau B. Tapi kita melihat demi kepentingan bangsa dan negara," pungkasnya. (OL-4)