Bawaslu Silakan Parpol Beri Bantuan asal tidak Disisipi Motif Politik

BAWASLU tidak melarang peserta pemilu menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di Sulawesi Tengah. Namun, bantuan kemanusiaan dilarang disisipi kepentingan politik.

"Jangan sampai misi kemanusiaan malah berkaitan dengan hukum," kata Ketua Bawaslu Abhan di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Abhan mengatakan, bantuan kemanusiaan bagi korban bencana bisa menjadi masalah, jika disertai maksud-maksud tertentu.

Pemberian bantuan juga dilarang disertai ajakan-ajakan untuk memilih parpol atau calon tertentu. "Peserta pemilu dilarang berikan uang atau materi lainnya selama masa kampanye. Itu kan jadi tipis antara misi kemanusiaan dan politik uang.''

Menurut Abhan, Bawaslu akan berembuk untuk menentukan batasan-batasan antara bantuan kemanusiaan dan politik uang.

"Misalnya, kalau truknya ada simbol partai ya tidak masalah. Tetapi, kami tentu akan tegas ketika bantuan itu dibagikan ada simbol dari partai. Misal, partai X kasih mi instan ada simbol partainya, itu nanti berpotensi jadi persoalan politik uang," jelasnya.

Partai NasDem yang ikut berkontribusi memberikan bantuan menepis dugaan adanya unsur kampanye dalam melakukan pemberian bantuan kepada korban gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Pemberian bantuan kepada para korban bencana alam merupakan bentuk konkret solidaritas sisi kemanusiaan.

"Ini bencana nasional ketika perhatian kita dalam solidaritas nasional itu sepenuhnya harus mengarah kepada teman-teman kita korban gempa dan tsunami Sulteng," tutur Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate.

Sejauh ini NasDem telah memberangkatkan 100 anggota tenaga penyelamat yang tergabung dalam Badan Rescue NasDem.

Dalam waktu dekat, NasDem juga akan kembali memberangkatkan tim rescue gelombang kedua dengan mayoritas anggota sebagai tenaga medis.

Mengenai atribut partai yang melekat dalam pemberian bantuan, Johnny mengungkapkan atribut partai tersebut sudah ada sejak dahulu karena tim rescue NasDem merupakan bagian institusi resmi dari Partai NasDem. "Itu sebabnya tidak tepat, jika pemberian bantuan dikaitkan dengan kepentingan politik."