Hadapi Pemilu,NasDem Kembangkan Satgas Antihoaks

KETUA DPP Partai NasDem Bidang Media dan Informasi Publik Willy Aditya mengungkapkan NasDem tengah mengembangkan satgas anti-hoaks yang akan bertugas untuk melawan kabar bohong yang timbul saat masa tahapan kampanye Pemilu 2019.

Hal tersebut ia ungkapkan saat menerima audiensi ­Masyarakat Antifitnah ­Indonesia (Mafindo) di Kantor DPP ­NasDem, Jakarta, kemarin.

“Kami bekerja sama dengan banyak pihak, seperti civil society dan juga pihak penegak hukum,” tutur Willy.

Willy menuturkan kompetisi demokrasi harus dilalui dengan cara yang bermartabat seperti adu gagasan, kinerja, visi, dan misi.
Hoaks memang mampu menaikkan elektabilitas, tetapi dapat menimbulkan kegaduhan yang bisa memecah belah masyarakat.

“Produksi hoaks sudah jadi industri. Kita harus berani melawan hoaks karena merupakan sebuah ancaman bagi demokrasi dan bom waktu yang sangat mengancam untuk memfragmentasi masyarakat kita,” lanjut dia.

Willy mengimbau setiap partai, calon anggota legislatif, dan juga media arus utama untuk aktif melawan hoaks. ­NasDem sendiri saat ini sedang melakukan ­advokasi ­dengan membangun pusat krisis dan melakukan pelatihan di setiap wilayah untuk mencegah dampak buruk hoaks.

NasDem siap untuk berada di barisan terdepan melawan hoaks. “Kita harus mampu mengalahkan kecepatan penyebaran konten info hoaks. Hoaks hanya meng-eksploitasi otak kebencian,” ­pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Litbang Mafindo Dedy Helsyanto ­menuturkan, berdasarkan data yang ada, isu politik yang dibumbi dengan isu keagamaan dan kesukuan masih menjadi topik yang paling sering dijadikan info hoaks.

Isu-isu tersebut terus dipolitisasi sekolompok orang yang ingin mencari keuntungan dari kabar hoaks.

“Isu tersebut yang masih terus digoreng. Kita masih te-rus terima laporan seperti itu dan itu masih banyak tersebar oleh warganet,” paparnya.

Direktorat Hukum dan ­Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin ­melaporkan akun Facebook (FB) Azmiey Ariezha ke Bareskrim Polri pada Senin (1/10) .

Menurut Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Amin, Ade Irfan Pulungan, pemilik akun tersebut diduga melakukan pidana peng­hinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik terhadap Jokowi yang juga calon presiden.