KPU Intens Pantau Kondisi di Palu

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis menjelaskan KPU Provinsi Sulawesi Tengah terkena dampak akibat gempa bumi 7,4 SR yang terjadi pada Jumat (28/9) lalu. Dua orang yang bekerja di KPU Provinsi Sulawesi Tengah meninggal dunia.

“Pada saat gempa di Donggala-Palu, KPU setempat melakukan rakor penyempurnaan DPT (daftar pemilih tetap). Kemudian kami dapat berita dua orang meninggal. Satu anggota KPU kabupaten/kota, satunya lagi kepala subbagian,” ujar Viryan di Gedung KPU, Jakarta, kemarin.

Menurut Viryan, pihaknya sudah menyampaikan tiga hal kepada KPU Sulawesi Tengah. Pertama, KPU provinsi dan kabupaten/kota harus mendata semua kerusakan, misalnya seluruh perangkat kerja komputer di ruangan kantor.

KPU selanjutnya melakukan pemutakhiran data pemilih Sulawesi Tengah selama 5-7 hari. KPU setempat pun harus melakukan deteksi terkait situasi di Petobo, Palu Selatan, karena satu kampung di daerah itu hi­lang akibat bencana alam.

“Di Petobo itu satu kampung hilang. Maka TPS di daerah itu berpotensi hilang. Kalau benar demikian adanya satu kampung masuk ambles ke dalam tanah kemudian tidak ada kabar berita sama sekali, kita memproses dilakukan penghapusan data,” imbuhnya.

Menurut Viryan, lantaran tidak sedikit warga yang kini tinggal di pengungsian, KPU tentu harus menyesuaikan DPT. Warga yang terkena gempa, lanjut dia, juga mungkin pindah dari Palu akibat rumah mereka hancur.

“Tetap kita layani, tapi dengan konteks yang sekarang ada yaitu di tempat penampungan. Fokus kita saat ini internal dulu, memastikan perangkat jajaran kita di KPU provinsi dan kabupaten/kota sampai dengan PPS kondisinya bagaimana,” jelasnya.

Rawan dipolitisasi

Bencana alam, yang terjadi ketika masa kampanye pemi-lu berlangsung, rawan untuk dipolitisasi. DPR mengimbau semua pihak untuk sementara tidak berkampanye atau melakukan kegiatan berbau politik di Palu dan wilayah lain yang terdampak bencana.

“Saya kira perhatian kita sekarang ini harus fokus kepada tanggap darurat dan solidaritas terhadap penanganan korban di Sulawesi Tengah,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Ace mengatakan setiap pihak yang ingin memberi bantuan harus fokus pada unsur kemanusiaannya, bukan pada target pemenangan atau perolehan suara di Pemilu 2019.

“Soal bencana, saya kira tidak boleh kita politisasi. Kita harus fokus pada aspek kemanusiaannya,” ujar Ace.

Ace mengatakan memang ada beberapa permintaan dari masyarakat untuk menunda pelaksanaan kampanye di wilayah Sulawesi Tengah.

Namun, Ace mengatakan hal itu harus dibahas lebih lanjut dengan melihat perkembangan masa tanggap darurat bencana saat ini. “Jadi, yang pasti kita harus fokus dulu pada masa tanggap darurat ini dulu,” tutur Ace.

Direktur Relawan TKN Jokowi-Amin, Maman Imanulhaq, mengatakan pihaknya segera mendirikan pusat krisis yang akan bertanggung jawab soal penggalangan dana dan barang. “Kami juga akan membuat posko-posko untuk membantu korban.” (Pro/P-3)