KPK Usut Korupsi APBD DKI

INDONESIA Corruption Watch meminta Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak cepat mengusut dugaan korupsi dalam penggunaan APBD DKI Jakarta. ICW memberi sejumlah bukti temuan mark-up anggaran dalam APBD 2014 sekitar Rp227 miliar.

"Dari APBD 2014 korupsi ditemukan dalam pengadaan UPS, scanner, printer 3D, alat fitnes, dan enam judul buku untuk sejumlah sekolah dengan total Rp227 miliar," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, seusai menyerahkan laporan temuannya di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Firdaus mengatakan hasil investigasi juga menemukan adanya indikasi persekongkolan antara pejabat pembuat komitmen (PPK), distributor, peserta, dan pemenang lelang. Persekongkolan itu terutama berkaitan dengan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS), penawaran harga, dan penetapan penerima lelang. Dalam penetapan HPS, PPK menggunakan harga distributor yang justru menjadi pemasok bagi peserta dan pemenang lelang.

"Nilai HPS diduga telah di-mark up setinggi mungkin sehingga menguntungkan distributor dan pemenang lelang," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik ketika dikonfirmasi menyatakan mendukung laporan tentang temuan berbagai anggaran mencurigakan di dalam APBD 2014 DKI ke KPK itu. "Ya nggak apa-apa, bagus dong. Semua temuan harus dilaporkan," kata Taufik di Gedung DPRD, kemarin. Dia mengakui belum tahu adanya penyimpangan di APBD 2014 tersebut.