Jokowi Pastikan RI Kuasai Freeport

PRESIDEN Joko Widodo memastikan Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) segera menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia (PTFI) pada akhir 2018.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya kemarin, Presiden Joko Widodo menyatakan optimistis Indonesia akan memiliki 51,23% saham PTFI.

"Pada akhir 2018 ini, insya Allah, Indonesia akan sepenuhnya menguasai 51,23% saham PT Freeport Indonesia, melalui holding industri pertambangan kita PT Inalum (persero)," ujar Jokowi di akunnya itu, kemarin sekitar 13.00 WIB.

Inalum pada Kamis (27/9) sore telah menandatangani perjanjian lanjutan dari head of agreement sebelumnya untuk dapat memiliki mayoritas saham PTFI. Kepala Negara menerangkan, perjanjian lanjutan itu ditandatangani Direktur Utama Inalum Budi G Sadikin dan Presiden Direktur Freeport McMoran Inc Richard Adkerson.

"Perjanjian yang diteken kemarin itu adalah Perjanjian divestasi PTFI, perjanjian jual beli saham PT Rio Tinto Indonesia, dan perjanjian pemegang saham PTFI," imbuh Presiden.

Melalui hasil perjanjian itu, jumlah saham PTFI yang dimiliki Inalum akan meningkat dari sebelumnya sebesar 9,36% menjadi 51,23%. Dari persentase tersebut, pemerintah daerah di Papua akan memperoleh 10% dari 100% saham PTFI.

Perubahan kepemilikan saham itu akan secara resmi terlaksana setelah transaksi pembayaran sebesar US$3,85 miliar kepada Freeport McMoran diselesaikan sebelum akhir 2018.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan proses divestasi saham dengan PTFI sudah selesai, tinggal menunggu proses pembayaran dari Inalum.

"Setelah bayar, Izin usaha pertambangan khususnya akan terbit. Mulai kemarin tinggal proses administrasi saja, akhirnya 51% saham PT Freeport Indonesia bisa dimiliki pemerintah Indonesia melalui PT Inalum," katanya.

Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin menegaskan pembayaran 51% saham PTFI senilai US$3.85 miliar akan dilakukan sekaligus pada November. Inalum pun disebut akan mengurus sejumlah dokumen untuk transaksi dengan tenggat enam bulan.