Presiden Utus Menko Polhukam Jelaskan ke DPR

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan minggu depan pemerintah akan mengutus Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno beserta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait dengan pembahasan calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti di DPR.

"Mungkin minggu depan (bertemu dengan DPR)," ujar JK di Istana Wapres, Jakarta, kemarin.

Hal tersebut dilakukan untuk merespons sikap DPR yang masih mempermasalahkan surat Presiden Joko Widodo mengenai penunjukan Badrodin sebagai calon baru Kapolri. Surat tersebut dianggap tidak menjelaskan alasan batalnya pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Alhasil, waktu uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti hingga kini belum jelas. Bahkan, Komisi III DPR memutuskan untuk mengembalikan surat Presiden tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan bahwa Presiden akan merespons sikap DPR tersebut seusai lawatannya ke luar negeri. Jokowi akan tiba di Tanah Air, Minggu (29/3).  "Nanti setelah Presiden tiba di Jakarta Minggu petang, ya. Setelah ada acara state funeral di Singapura. Jadi nanti kita tunggu setelah itu," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Pratikno membantah surat pengajuan Badrodin dikembalikan kepada Presiden. Hingga kini, ia mengaku belum menerimanya. "Enggak. Surat kan sudah diterima oleh sana (DPR). Kalau ada, pasti sudah dibalas," ujarnya.

Sementara itu, Fraksi Partai NasDem sesungguhnya tidak ada masalah dengan pencalonan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri. Menurutnya, DPR meminta Jokowi menjelaskan alasan pembatalan pelantikan Budi Gunawan.

"Yang jadi persoalan NasDem karena sudah ada paripurna mengenai calon Kapolri, pembatalan harus lewat paripurna. Dibutuhkan penjelasan mengenai pembatalan tersebut. Boleh lewat rapat konsultasi atau surat kepada Presiden. Setelah itu, Badrodin bisa dilakukan fit and proper test," ujar Wakil Ketua Fraksi NasDem Jhonny G Plate.