Masyarakat Adil, Toleran dan Moderat Kunci Hadapi Ekstrimisme dan Radikalisme

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menekankan ekstrimisme dan radikalisme dalam bentuk terorisme kini menjadi isu yang global dan terjadi bukan hanya di Indonesia, namun juga di berbagai belahan dunia. Dengan metode terorisme yang semakin berkembang, perlu dilakukan upaya pencegahan agar bibit bibitnya tidak lagi berkembang.

Salah satu caranya adalah dengan memberantas ketidakadilan, eksklusivitas, kemiskinan ekstrim, buta huruf, dan pengangguran kaum muda. Yakni dengan menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia

“Masyarakat yang adil, toleran, dan moderat merupakan kunci dalam menghadapi tantangan besar ekstremisme dan radikalisme yang keras," terang Jusuf Kalla dalam pidatonya dalam Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ke-73 di General Assembly Hall, New York Kamis, (27/9) waktu setempat.

Jusuf Kalla juga menyinggung adanya perubahan gaya teror yang dilakukan oleh para ekstrimis dan juga penganut radikalisme dalam perbuatan terornya.

Ia mengambil contoh peristiwa serangan teroris yang terjadi di Surabaya, Indonesia, telah menjadi bukti bahwa adanya evolusi kekerasan yang tidak lagi mengenal batas yang bahkan menggunakan anak-anak sebagai senjata merupakan perbuatan yang tidak akan pernah dibenarkan.

Untuk itu menurut Jusuf Kalla pendekatan kekuatan keras dan lunak harus ditingkatkan. Indonesia juga telah berupaya mengubah undang-undang dan memperkuat pendekatan lunak dalam beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru yang terus berubah.

Dirinya juga mempringatkan kepada negara yang mendukung dan menjadi bagian dari tindakan separatis di negara lain agar tidak diberikan tempat dalam sistem PBB. Sebab menurut Jusuf Kalla hal tersebut jelas bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip PBB.

"Seperti halnya negara berdaulat lainnya, Indonesia akan dengan teguh membela integritas teritorialnya. Indonesia tidak akan pernah mentolerir suatu negara yang merusak integritas teritorial negara lain," pungkas Jusuf Kalla. (OL-4)