Kemenkominfo dan Bawaslu Akan Tutup Webiste dan Akun Medsos Berkonten Hoaks

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pihaknya, siap menangkal kampanye hitam di media sosial. Hal itu untuk mewujudkan Pemilihan Presiden 2019 dan Pemilihan Legislatif 2019 berjalan damai.

Bahkan, kata dia, Kemenkominfo siap melakukan take down website, akun media sosial yang melakukan kampanye hitam atau menyebar info hoaks.

Hal itu disampaikan Menteri Rudiantara, usai memberikan kuliah umum di hadapan ribuan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) di Kampus Dramaga, Bogor, Senin (24/9).

Kuliah umum bertema Nasionalisme di Era Digital itu diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis IPB yang ke 55. "Untuk penertiban medsos-medsos yang melakukan kampanye hitam, nanti lah itu bicara sama KPU sama Bawaslu," katanya.

Menurutnya kampanye hitam atau hoaks, ada yang sifatnya news dan ada sifatnya media sosial. "Kalau medsos, yang lalu juga di pilkada serentak dilakukan bersama bawaslu dan ditandatangani penyelenggara platform. Ini juga akan kita lakukan hal yang sama," katanya.

Menurutnya, dalam beberapa bulan ke depan ini kita akan melaksanakan pesta demokrasi Pileg 2019 dan Pilpres 2019. Jadi yang harus disampaikan itu harus berfokus pada program visi, pada misi. Bukan menjelek-jelekan atau saling menjelekan satu sama lain. Menurutnya hal semacam itu pola pikir yang tidak sehat.

"Pertama, iita ini akan berpesta demokrasi dengan pileg dan pilpres. Namanya pesta, itu harus happy. Jangan gontok -gontokkan, jangan gebuk-gebukan,"katanya.

Kedua, pihaknya menghimbau pada masyarakat seluruh Indonesia untuk hati-hati dan jangan mudah terprovokasi.

"Kedua, kita jangan gampang baper. Kalau dapat info tidak jelas sumbernya, berita hoaks. Ya udah delete aja, susah amat. Buang -buang pulsa. Tapi tetap bawaslu akan mengawasi proses kampanye ini. Dan saya dukung bawaslu. Sebagaimana pilakada yg lalu. Bawaslu minta beberapa akun di take down, ya kami take down,"ungkapnya.

Menteri Rudiantara juga menyebutkan, sudah banyak pihak yang berkomitmen untuk mendukung pemilu damai. Bahkan sebuah perusahaan atau penyelenggara digital besar Google, menyatakan tidak akan menerima iklan terkait politik.

"Bahkan penyelenggara digital besar menyatakan, "kami tidak akan menerima iklan politik". Karena mereka tidak ingin masuk ke kancah politik di Indonesia dan dimana pun. Dan itu sudah saya umumkan,"pungkasnya. (OL-4)