Kapolri akan Tindak Tegas Pelaku Kampanye Hitam

JENDERAL Tito Karnavian menegaskan akan tindak tegas terhadap pelaku black campaign dan kampanye-kampanye tidak benar yang mengandung unsur pidana, baik hoaks, fitnah serta ujaran kebencian.

Begitu juga mobilisasi massa yang bersifat provokatif dan bisa memicu konflik agar dapat dihindari. Katanya, meskipun ada periode dan kampanye di lapangan yang melibatkan massa tentu akan dikawal aparat keamanan.

"Kita imbau agar lebih baik menggunakan positif campaign. Jadi langkah-langkah itu akan sangat teknis, karena tiap daerah beda, satu tempat dengan tempat lainnya, karakter juga beda kemudian laskip potensi kerawanan parpol juga mungkin beda, kontentasi antar satu partai beda oleh karena itu, tidak bisa digeneralisir secara umum tapi akan dijabarkan oleh wilayah sendiri," sebutnya.

Berdasarkan pengalaman keberhasilan pemilu, katanya, jika semua elemen-elemen terkait dalam penyelenggaraan pemilu bersinergi maka akan dipastikan sukses.

"Ini melibatkan semua jaringan dalam pertemuan tadi. Pak menko juga sudah memerintahkan seluruh jajaran segera mengulirkan kegiatan rapat koordinasi," sebutnya.

Dalam rapat koordinasi itu, diantaranya mengintifikasi potensi-potensi kerawanan di daerah masing-masing. Pasalnya, kerawanan setiap daerah tidak sama dengan daerah lainnya. Begitu juga dalam melakukan langkah preventif dengan kegiatan deklarasi damai.

"Deklarasi damai sebanyak-banyaknya sampai ke desa, jadi kebersamaan kita harus diangkat. Ini kontestasi sebentar sementara sebagai bangsa harus terus bersatu," lanjutnya.

Dalam pertemuan tadi, pihaknya melakukan mengundang seluruh stakeholder guna melakukan Video Conference dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah di gedung utama Polri lantai 5, Jakarta Selatan.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto, memastikan pemantau daerah yang dianggap rawan Pemilu akan terlihat dalam IKP yang akan diluncurkan Bawaslu, Selasa (25/9) Besok.

"Dari situ bisa dilihat daerah mana yang masih dianggap punya kerawanan Pemilu. Sama kok, dulu juga begitu. Dari indeks kerawanan itu disebarkan kepada kita, para pemangku kepentingan termasuk Panglima TNI, Kapolri dan Mendagri," katanya.

Masing-masing memastikan bagaimana menetralisir antisipasi kerawanan itu di setiap daerah. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dan akan terus diuji jelang pemilu nanti.

"Kita harapkan semua IKP itu sudah akan ternetralisir menjelang kita laksanakan pemilu. Itu mengapa pada pemilu serentak dulu aman ya. Mudah-mudahan kedepannya juga sama, insha Allah," terangnya.

Wiranto tidak pungkiri, suhu politik meningkat dan memanas tetapi tidak sampai mendidih. Oleh karena itu, ia mengharapkan masyarakat tidak menghadapi pemilu dengan ketengangan.

"Masyarakat harus gembira, pesta itu gembira. Lima tahun sekali pilih pemimpin itu kegembiraan bukan ancaman, bukan sesuatu yang menganggu ketentraman. Ayo ajak masyarakat gembira, karena hak suara saudara diperlukan 5 tahun sekali dengan baik, diamankan peraturan yang bagus, teratur dan ketat terutama yang baik," pungkasnya. (OL-4)