FKM Parpol Berharap Pemilu 2019 Lebih Berkualitas dan Jurdil

PESTA demokrasi lewat Pemilihan Umum sebentar lagi akan digelar. Partai politik sebagai pengusung calon presiden dan wakil presiden sudah memutuskan calon masing-masing sesuai ketentuan dan aturan Komisi Pemilihan Umum. Partai politik juga sudah menetapkan calon legilatif baik tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.

"Pemilu 2019 haruslah menjadi pemilu yang berkualitas, jurdil (jujur dan adil). Baik untuk calon presiden maupun untuk calon legislatif," ujar Fadhly, Koordinator Nasional FKM Parpol, di Jakarta, dalam keterangannya, Jumat (21/9).

Menurut dia, seluruh elemen yang terlibat dalam pemilu harus berkomitmen untuk mencegah terjadinya pelaksanaan pemilu yang tidak sportif dan jauh dari keadilan.

"Penyelenggara pemilu dan peserta pemilu harus jujur dan adil dalam menjalani setiap tahapan pemilu yang berlangsung," ujar calon anggota legislatif (caleg) Partai Golkar Dapil Malang Raya tersebut

Ia menambahkan, KPU maupun Badan Pengawas Pemilu, serta parpol harus menjadi teladan dan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Warga harus dididik untuk tidak tertipu lagi dengan pencitraan semu, berani menolak uang dan janji-janji manis calon presiden ataupun caleg. Pertarungan politik harus mengedepankan program-program yang riil terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta masyarakat harus bersama sama melakukan pengawasan dan pemantauan agar setiap tahapan pemilu berjalan dengan jujur dan adil," ujar Fadhly, yang mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam tersebut.

Di tempat yang sama, M Niko Kapisan, Bendahara FKM Parpol yang juga caleg DPR dari Partai Gerindra, meminta pemerintah untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk memenangkan calon presiden atau partai politik tertentu. Kemudian TNI dan polri harus bersikap netral dan tidak melakukan intimidasi kepada elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi politiknya lewat mekanisme demontrasi ataupun via diskusi dan seminar-seminar.

"Kami meminta para kepala daerah, baik gubernur, wali kota, atau bupati untuk tidak menggunakan fasilitas pemda untuk memenangkan calon presiden atau partai politik tertentu demi menjaga etika demokrasi di tengah-tengah masyarakat," tegas Niko.

Acara deklarasi FKM Parpol tersebut dihadiri kader muda Partai Golkar, Hanura, Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Persatuan Pembangunan. (RO/OL-1)