DPD Gagas Diplomat Gathering

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI tadi malam menyelenggarakan acara diplomat gathering guna memperkuat hubungan dan komunikasi yang efektif antara DPD, gubernur, dan seluruh pimpinan daerah dengan para duta besar negara sahabat sebagai pintu masuk investasi untuk daerah-daerah di Indonesia. "Ini pertemuan istimewa, bahwa batasbatas negara sudah semakin menyempit dan dukungan-dukungan kerja tidak hanya diwakili pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah, juga dengan gubernur, bupati, dan wali kota sesuai semangat otonomi daerah,” ujar Ketua DPD RI, Irman Gusman, di kompleks parlemen, Senayan, kemarin. Inisiatif ini juga berkaitan dengan semakin dekatnya Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yakni seluruh pihak terkait akan lebih aktif berinteraksi untuk mempromosikan berbagai potensi yang ada di daerah masing-masing.

DPD yang terdiri dari senator-senator dari tiap provinsi mempunyai peran untuk mengonsolidasikan pemerintah daerah tersebut sehingga lebih siap menghadapi MEA yang akan dimulai pada akhir Desember 2015. "Pertemuan ini sebagai
awal membawa Indonesia ke mancanegara. Kita ingin bersinergi dan komunikasi antarsetiap daerah," tandasnya. Tujuannya, lanjut Irman, dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi daerah untuk masyarakat Indonesia dibutuhkan sinergitas setiap pihak. Terlebih saat ini ekonomi Indonesia masukke posisi ke-25 dunia. Diharapkan ekonomi Indonesia akan masuk ke level 16 besar dunia dengan bonus demografi . Irman berharap para duta besar akan semakin mengenal Indonesia dan lebih banyak lagi investor yang akan berinvestasi ke daerah.

Acara dilanjutkan dengan presentasi dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal yang memaparkan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam maupun luar negeri, serta potensi wisata dan ekonomi setiap provinsi. Pada 2015 BKPM menargetkan realisasi investasi sebesar Rp519 triliun, meningkat 14% jika dibandingkan dengan 2014. Adapun untuk periode 2015-2019, ditargetkan realisasi investasi sebesar Rp3.500 triliun guna mendukung target pertumbuhan ekonomi 7%.