Marak Suap, Konsep Swastanisasi Lapas Ditawarkan

PRAKTIK beli fasilitas mewah di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) seperti tidak pernah hilang di negeri ini. Pengungkapan sel narapidana kasus tindak pidana korupsi di Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat seolah menegaskan praktik suap di balik tembok penjara semakin marak

Ahli hukum pidana Sani Imam Santoso menilai sistem rekrutmen, penggajian, dan pendidikan terhadap para petugas lapas ditambah lemahnya integritas petugas lapas, adalah hal yang paling mendasar dan harus segera dibenahi.

Dia pun menawarkan sistem perbaikan pengelolaan lapas. Usulan dan pemikiran itu tertuang dalam buku karyanya “Penjara Swasta: Pendekatan Kriminologi dan Teori Keadilan untuk Kepatutan Dilaksanakan di Indonesia”.

“Konsep swastanisasi penjara sesungguhnya untuk meningkatkan kualitas pembinaan terhadap warga binaan. Pada dasarnya, penjara harus tetap memanusiakan manusia,” kata San di acara Seminar Nasional, Persepektif Pemasyarakatan era Privatisasi dalam Pendekatan Keilmuan dan Praktek, di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM, Cinere, Depok, Kamis (20/9)

Di tempat yang sama, Kriminolog Adrianus Meliala mengatakan, negara memang sudah kewalahan menghadapi persoalan di lapas. Pun demikian ia menilai pengelolaan lapas jangan sepenuhnya diambil alih swasta

“Tapi kalau untuk mengundang swasta untuk terlibat engak apa-apa. Misalnya ada warga binaan yang sudah layak dapat remisi terus bekerja di pabrik, atau ada win win solution lain engak apa-apa,” jelasnya

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami mengatakan, konsep swastanisasi lapas bisa jadi diterima jika pengelolaan sepenuhnya tanggung jawab lembaga pemasyarakatan.

“Jadi bukan hal yang subtansi. Tapi pada pemenuhan yang lain-lain. Pembinaannya oleh kami, tanggung jawabnya oleh kami. Tapi nanti kami tunggu dulu masukannya seperti apa,” jelasnya. (OL-4)