SBY: Utamakan Rakyat Miskin, Bukan Infrastruktur

KETUA Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut jumlah rakyat miskin dan rentan miskin di Tanah Air mencapai 100 juta orang. Untuk itulah, dalam kebijakan ekonomi mertinya rakyatlah yang diutamakan, bukan infrastruktur fisik.

Demikian pidato politik SBY di Auditorium Djakarta Teater, Jakarta Pusat, Senin (17/9) malam. Pidato tersebut disampaikan bertepatan dengan HUT Partai Demokrat ke-17.

"Partai Demokrat memang sangat peduli dan mengutamakan taraf hidup rakyat yang tergolong miskin dan rentan miskin. Mereka adalah yang disebut dengan '40% kalangan terbawah', yang saat ini di Indonesia jumlahnya mencapai sekitar 100 juta orang," ujarnya.

Presiden RI ke-6 itu mengaku selama kepemimpinannya sangat memiliki keberpihakan yang tinggi terhadap kelompok masyarakat tidak mampu. Ia membeberkan realitas itu bukanlah isapan jempol atau pencitraan semata.

"Bagi saya, menolong dan meningkatkan kualitas hidup golongan miskin dan kurang mampu adalah merupakan kewajiban moral."

Menurut dia, ekonomi pasar bebas dan kapitalisme sejatinya sensitif terhadap kemiskinan. Diharapkan pemerintah maupun pemimpin dapat peduli, serta bersedia melakukan pelbagai langkah serius demi meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

"Jika ada konflik penentuan prioritas dalam kebijakan ekonomi, saya berpendapat bahwa rakyatlah yang diutamakan. Bukan berarti pembangunan infrastruktur fisik tidak penting, karena ketika Partai Demokrat berada di pemerintahan, pembangunan infrastruktur juga dilakukan. Tetapi, sekali lagi, rakyat yang sedang susah harus kita utamakan," terang dia.

Ia mencontohkan, selama dua periode pemerintahannya terbukti banyak program prorakyat yang digagas untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesengajaan. Sejumlah program itu pun mendapat dukungan dari Demokrat, seperti BLT atau BLSM, memberikan bantuan beras miskin (raskin), Jamkesmas dan BPJS, bantuan kepada masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas, serta program lainnya.

"Program-program prorakyat ini jelas membutuhkan anggaran yang besar. Sebagian dari padanya, merupakan subsidi. Ada yang mengkritik saya dan tidak setuju dengan banyaknya anggaran yang tersedot untuk program prorakyat ini. Bahkan, ada yang mengatakan program-program ini tidak produktif dan konsumtif sifatnya," ujarnya m

SBY dan Partai Demokrat tidak setuju jika niatan membantu rakyat kecil dan rakyat yang sedang susah dinilai salah serta tidak produktif. Justru dengan realitas itu sebaiknya negara dan pemerintah mengambil sikap untuk meringankan beban masyarakat.

"Dewasa ini kita mendengar bahwa sebagian dari program-program itu diganti namanya, atau dikemas ulang. Sebagian yang lain ditiadakan. Hal ini tentu merupakan hak dari pemerintahan yang sekarang. Yang penting, bagi Partai Demokrat, negara dan pemerintah tidak mengabaikan kewajibannya untuk membantu rakyat kecil atau wong cilik. Ini adalah konsep keadilan dan pemerataan," tandasnya. (OL-4)