Golkar Pertimbangkan Akomodasi Kembali Caleg Eks Koruptor

KETUA DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan partainya menghargai keputusan MA. Dengan adanya keputusan MA pihaknya akan mempelajari konsekwensi hukum yang akan muncul dari keputusan tersebut.

Meski begitu pihaknya juga mengapresiasi visi KPU yang menginginkan seleksi ketat bagi calon legislatif DPR dan DPRD yang bebas dari korupsi dan semangat itu akan diteruskan pada produk perundangan mendatang.

"Kalau kita lihat pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh MA itu karena adanya pertentangan PKPU dengan UU Pemilu, jadi lebih kepada hirarki peraturan perundangan. Aturan yang sekarang memang kurang lengkap (untuk mendukung filter koruptor), tentu kita dalam produk UU yang akan datang harus juga mulai mempertimbangkan memasukkan peraturan perundangan yang mendukung hal yang sudah digagas oleh KPU," ujar Doli di Jakarta, Sabtu (15/9).

Menurutnya dalam visi KPU menginginkan adanya pemerintahan yang bersih DPR dan DPRD yang bebas korupsi di masa mendatang. Mereka menginginkan calon calon yang memiliki kredibilitas tinggi dimasyarakat dan memiliki track record positif dan hal itu yang akan didorong kedepannya.

Dirinya juga menjelaskan salah satu bentuk apresiasi Partainya atas visi KPU tersebut adalah tidak memasukkan nama yang selama ini terindikasi pernah menjadi terpidana korupsi. Namun dengan adanya keputusan MA pihaknya akan mempelajari konsekwensi hukum yang akan muncul dari keputusan tersebut.

Sebab putusan MA tersebut lahir lantaran adanya gugatan dari sejumlah caleg mantan koruptor dari berbagai partai. Dengan adanya keputusan tersebut tentu mereka akan berupaya maju lagi pada tahap berikutnya.

"Pasti mereka akan menuntut masuk kembali, itu nanti akan kita pelajari dan akan berkonsultasi terkait konsekwensi apa yang bisa diberlakukan dari KPU," terang Doli.

Sedangkan untuk para caleg Golkar yang terindikasi korupsi yang diloloskan oleh Bawaslu Doli mengaku pihaknya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan KPU dan Bawaslu.

"Sebab sekarang nyopot itu tidak gampang. Aturan yang dibuat KPU itu rigit, dari DPS ke DCT itu tidak sembarangan kita copot dan ganti. Itu yang nanti akan kita pelajari," tutur Doli.

Bahkan menurut Doli sebagai suatu konsekwensi logis dari kenginan partainya yang menginginkan adanya semangat anti korupsi adalah mendukung penuh semua langkah KPK. Termasuk ketika melibatkan kader partai Golkar pihaknya tetap mendukung langkah dari KPK. (OL-4)