Bebas Caleg Koruptor Tingkatkan Kepercayaan Publik

KETUA DPP PKS Bidang Politik Pipin Sopian memastikan partainya tidak akan mencalonkan caleg mantan koruptor baik untuk DPR maupun di DPRD. Hal tersebut demi peningkatan kualitas dari DPR maupun DPRD di daerah.

Pipin menjelaskan sejak awal partainya memang tidak setuju mantan narapidana korupsi kembali mencalegkan diri untuk pemilu yang akan datang. Menurutnya seorang anggota legislatif harus memiliki track record yang baik dan bukan berasal dari narapidana, khususnya narapidan korupsi.

"Kami mendukung para anggota legislatif memiliki track record yang baik dan bukan narapidana. Sehingga ada harapan kepercayaan publik kepada DPR dan DPRD akan meningkat," terang Pipin di Jakarta, Sabtu (15/9).

Menurutnya jika memang calon yang masuk adalah dari kualitas yang baik, outputnya pun akan bagus. Untuk itu Pipin berharap aspirasi tersebut tetap ada meski keputusan MA telah menggugurkan PKPU pelarangan narapidana koruptor.

"Meski putusan MA adalah realitas hukum yang ada, tetapi ada harapan bahwa kami tidak termasuk yang mengusulkan (mantan napi koruptor)," terang Pipin.

Oleh sebab itu terkait dengan satu nama caleg PKS yang diloloskan oleh Bawaslu sebelumnya Pipin menyatakan menyayangkan keputusan tersebut. Untuk tu pihaknya akan tegas mengambil langkah untuk mencopot dan mengganti caleg tersebut.

"Betul (akan ditarik) dan saya kira satu nama yang diloloskan itu akan ditarik," tegas Pipin.

Menurutnya KPU dalam posisinya saat ini memang harus mentaati keputusan hukum dan aturtan yang sudah diputuskan oleh MA. Namun menurutnya sikap dari masing masing partai akan menuntukan arah kualitas parlemen kedepannya.

"Untuk itu sikap masing masing partai memang harus bijak dalam melihat keputusan MA ini," pungkas Pipin. (OL-4)