MA Bolehkan Koruptor Nyaleg

MAHKAMAH Agung memutuskan narapidana kasus korupsi boleh mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Ketentuan itu menggugurkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian dikatakan juru bicara MA Suhadi ketika dihubungi, Jumat (14/9). Menurutnya, MA mengabulkan permohonan pihak pemohon terkait uji materi PKPU tersebut pada Kamis (13/9).

"Jadi narapidana itu (kasus korupsi) boleh mendaftar sebagai calon asal sesuai ketentuan undang-undang itu dan putusan MK, kan. (Pertimbangan) karena bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi," ujarnya.

Ia mengemukakan, PKPU 20/2018 bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 240 ayat (1) huruf g. PKPU tersebut juga bertentangan dengan Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016, yang intinya mempersilakan narapidana maju sebagai wakil rakyat.

"Itu bertentangan dengan undang-undang pemilu. UU Pemilu membolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Tapi kalau PKPU kan menutup sama sekali. bertentangan atau tidak? Iya, kalau menurut MA bertentangan," tandasnya. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain