Beban dari Partai Picu Korupsi Kader

PENELITI Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina mengatakan, beban dari partai untuk kader dalam sumbangan dana memang jadi masalah bagi banyak kader parpol. Mereka cenderung mencari dana lewat berbagai cara, termasuk korupsi untuk dapat memenuhi target sumbangan dana bagi kegiatan parpol.

"Pendapatan utama partai saat ini adalah dana dari anggota dan pihak ketiga. Dana dari anggota ada yang bersifat rutin dan sumbangan ketika partai menyelenggarakan kegiatan. Dana dari anggota ini sulit berjalan pada anggota secara keseluruhan, sehingga hanya berlaku pd kader yg punya jabatan," ujar Almas, Sabtu (8/9).

Singkatnya, dikatakan Almas, partai butuh banyak dana, sedangkan jumlah penyumbangnya terbatas. Tidak menutup kemungkinan partai memang membuka atau menerima sumbangan dalam jumlah besar, bahkan melebihi batas legal, dari kadernya.

"Sedangkan penghasilan legal kader di jabatan publik juga terbatas. Jadi tidak menutup kemungkinan dalam kasus korupsi ada faktor beban mendanai partai, disamping ada faktor lain yaitu memperkaya diri sendiri," ujar Almas.

Kondisi itu terlihat salah satunya pada partai Golkar. Di mana dalam dua tahun berturut-turut, kegiatan Munaslub partai selalu dikaitkan dengan aliran dana korupsi.

Pada Munaslub 2016 Golkar diduga menerima aliran dana dari korupsi proyek KTP elektronik yang melibatkan Setya Novanto. Di Munaslub 2017, diduga ada aliran dana dari korupsu proyek PLTU Riau 1 yang melibatkan Eni Saragih dan Idrus Marham. (OL-3)