Tidak Ingin Bansos Jadi Bancakan, Mensos Sambangi KPK

MENTERI Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mendatangi gedung KPK Jakarta untuk meminta masukan terkait pengelolaan anggaran yang jauh dari korupsi. Agus menyadari dengan adanya peningkatan anggaran di kementeriannya pada tahun depan, khususnya dana Bansos perlu dilindungi dengan sistem yang baik untuk mencegah korupsi.

"Kami ingin berkonsultasi dengan para pimpinan KPK, sebab tugas Kemensos tidak ringan apalagi dengan anggaran khususnya dengan peningkatan yang cukup signifikan di 2019 terkait dengan Bansos," tutur Agus di Gedung KPK Jakarta, Jumat (7/9).

Kedatangan Agus ke KPK sendiri merupakan bagian dari instruksi Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan pengelolaan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) dapat baik dan bebas dari korupsi. Anggaran Kemensos pada tahun ini tercatat sebesar Rp 43, 2 triliun dan anggaran tersebut melonjak menjadi Rp 58,9 triliun akibat meningkatkan anggaran untuk Bantuan Sosial (Bansos).

"Kami banyak diberi masukan mengenai pengolahan data yang lebih baik dan akurat, sebab program pengentasan kemiskinan yang merupakan core dari kemensos ini kberhasilannya bertumpu kepada akurasi data," terang Agus.

Dirinya pun dalam kesempatan tersebut meminta izin kepada KPK untuk mendapatkan pendampingan dari deputi bidang pencegahan dan data informasi. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan bimbingan teknis antara Kemensos dan juga KPK.

Dalam anggaran Bansos sendiri Agus menerangkandari segi jumlah penerima manfaat 2018 - 2019 tidak ada perubahan dan tetap 10 juta orang. Namun peningkatannya sendiri akan berupa kenaikan dari kualitas bantuan yang memang nilainya akan diperbesar.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan harapannya agar peningkatan anggaran tersebut dapat betul betul dikawal hingga penerima manfaatnya. Dirinya pun berharap penerima manfaatnya benar benar sesuai dengan catatan dan data yang ada.

"Kita meminta agar data penerima berdasarakan sesuai dengan Nomer Induk Kependudukan (NIK) sehingga penerimanya nantinya tidak akan ada double data sehingga akan tepat sasaran," ujar Basaria.

Basaria juga berharap dengan Menteri yang baru ini dapat betul betul menjadi kementerian yang dapat membantu orang susah dan mengurangi kemiskinan. UNtuk itu semua dana yang disalurkan harus betul betul tepat sasaran untuk pihak pihak yang benar benar membutuhkan.

Basaria pun menyanggupi permintaan Agus untuk membantu Kemensos agar dapat berjalan dengan baik. Menurutnya Deputi pencegahan dan deputi penindakan akan siap membantu pihak kemensos.

Basaria juga tidak menampik bahwa anggaran Bansos rentan untuk disalahgunakan khususnya oleh Kepala daerah. KPK sendiri memang menangani sejumlah kasus terkait dengan bansos fiktif. Untuk itu dirinya ingin inspektorat ikut berperan aktif dalam memberikan pendampingan dan juga pengawasan di daerah.

"Kedatangan beliau justru untuk itu, supaya nanti tak jadi bancakan. Supaya benar-benar diterima oleh yang membutuhkan. Masalah yang sudah pernah menjadi kasus di sini sudah kita infokan agar tak terjadi hal yang sama," terang Basaria. (OL-4)