Koopsus untuk Atasi Teror akan Dibentuk

PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengusulkan anggaran Rp1,5 triliun untuk pembentukan Komando Operasi Khusus (Koopsus). Pasukan dibentuk untuk menanggulangi terorisme di Tanah Air.

"Pembentukan organisasi baru seperti Koopsus TNI itu sudah dialokasikan. Koopsus TNI itu Rp1,5 triliun," kata Hadi.

Menurut Hadi, anggaran Rp1,5 triliun akan diutamakan untuk pembangunan sarana dan prasarana dengan material khusus, senjata, serta perlengkapan lainnya.

Pembentukan Koopsus ini sei-ring pengesahan Revisi UU Tindak Pidana Terorisme. Koopsus terdiri dari satuan elite TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebelumnya, satuan itu disebut Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab).

Pemerintah menyiapkan Perpres mengenai pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Begitu Per-ppres rampung, Koopsus langsung meningkatkan kesiapsiagaannya membantu Polri dalam penanganan terorisme.

Selain itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengusulkan penambahan anggaran menjadi Rp107 triliun dari pagu anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan Rp106 triliun. Peningkatan anggar-an penting untuk penambahan organisasi satuan TNI baru di Sulawesi Selatan, Biak, dan Sorong.

Pembangunan kekuatan di wilayah Indonesia Timur membutuhkan tambahan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana. Hingga saat ini, satuan tersebut belum memiliki gedung dermaga dan perumahan bagi prajurit. "Harus kami ajukan," tegas dia.

TNI membangun empat satuan baru di wilayah Indonesia Timur, yakni Divisi Infanteri 3/Kostrad di Makassar, Koarmada III di Sorong, Koopsau III di Biak, dan Pasmar-3 Korps Marinir di Sorong.

Pembangunan empat satuan itu merupakan rencana strategis TNI yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 serta Program 100 hari kerja Panglima TNI.

Penambahan empat satuan dilakukan demi mewujudkan TNI sebagai kekuatan militer dunia. Khususnya di kawasan Asia yang menjadi salah satu tolok ukur perimbangan kekuatan (balance of power).

Mendukung

Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Yudha mendukung gagasan TNI dan Kementerian Pertahanan untuk menggenjot anggaran bisa mencapai kekuatan pokok minimal atau minimum essensial forces (MEF) yang utuh, yakni Rp200 triliun.

"Sementara saat ini anggaran yang didapat masih jauh dari MEF," ucap Satya.

Dia menuturkan, MEF bisa dicapai bila anggaran di atas Rp200 triliun. Sementara itu, pagu anggaran saat ini masih sekitar Rp106 triliun.

"Kalau pun naik Rp107 triliun. Kalau melihat kemajuan di setiap kepala staf itu, MEF masih sekitar 60%. Jadi ini pilihan bagi negara apakah bentuk postur anggaran ideal atau kurang. Kalau anggaran ideal, harus dinaikkan agar MEF bisa dicapai," jelasnya.

Satya mengatakan pagu anggaran yang disampaikan kepala staf dan menteri tak boleh melebihi nota keuangan. Namun, menurutnya, postur anggaran yang disampaikan belum ideal.

"Karena idealnya mencapai MEF, kalau mencapai MEF maka nilai anggarannya Rp200 triliun lebih," ungkap Satya.

Anggaran tersebut untuk kebutuhan alutsista berupa pengadaan dan pemeliharaan. Menurutnya, setiap kepala staf mengatakan capaian MEF baru 60%. "Yang dipelihara kan barang tua semua. Enggak perlu anggaran besar kalau pelihara barang tua. Justru akan meningkat anggarannya ketika kita pakai alutsista baru," papar Satya. (P-1)