Bawaslu Telah Mencemari Demokrasi

KETUA Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai, keputusan yang diambil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan meloloskan mantan narapidana menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) merupakan sikap yang telah mencemari demokrasi.

Menurutnya, Bawaslu sebenernya sudah disampaikan bukan hanya melampaui batas kewenangannya, tetapi juga justru problem demoralisasi.

“Faktanya seakan-akan tidak mau patuhi PKPU. Bahwa dengan pemilu yang dulu saja 2014, faktanya kan menghasilkan korupsi yang semasif seperti saat ini,” terang Busyro saat membuka Diskusi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik dan Majelis Hukum dan HAM di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/9).

Dia menyeutkan, pusat maupun daerah, hampir sama dengan sejumlah kepala daerah. Ketika ini terang-terangan dibuat dalam keputusan Bawaslu yang menganulir PKPU jelas dampaknya akan semakin besar.

“Dan itu patut disayangkan,” ujarnya.

Busyro menyebutkan, harusnya demokrasi itu menunjukkan nilai-nilai moralitas tinggi dan itu ada di konstitusi yakni Pancasila. Akan tetapi kenyataannya tidak sama dengan sikap Bawaslu.

“Nah sekarang tinggal bagaimana sikap tegas KPU terkhusu partai. Sehingga partai akan mengalami proses legitimasi,” ungkapnya.

Busyro menambahkan, Muhammadiyah dan ormas-ormas lain memiliki kepentingan agar masyarakat diwakili oleh orang-orang yang bersih di parlemen. Baik di kabupten, kota, provinsi, hingga pusat.

“Partai semakin legitimasi, jangan semakin lemah kasian demokrasi kita ke depan,” tandasnya. (OL-4)