Polri Terbitkan Telegram Cegah Konflik Horizontal

MABES Polri menerbitkan telegram tentang aksi dukung-mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu 2019. Telegram yang diterbitkan pada Senin (3/9) itu diharapkan menjadi perhatian para kapolda terhadap aksi-aksi seperti #2019 Ganti Presiden, #2019 Tetap Jokowi, #Jokowi 2 Periode, dan #2019 Prabowo Presiden.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum memang dilindungi undang-undang. Akan tetapi, harus menghormati hak dan kebebasan orang lain.

"Aksi demonstrasi juga harus menghormati aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Juga, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Materinya juga tidak boleh memecah-belah kesatuan bangsa," kata Setyo di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, jika tidak sesuai aturan, Polri berhak membubarkan demo. Terutama, jika berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Hal itu tentu setelah Polri mempelajari dan melakukan penilaian. "Kalau berpotensi konflik, kami tidak izinkan. Kalau (kegiatan) bubar sendiri, Alhamdulillah. Kalau tidak mau bubar, kami bubarkan," tegasnya.

Namun, Setyo memastikan Polri tetap bersikap netral. Segala keputusan yang dikeluarkan bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik.

Deklarasi damai

Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, banyak pihak menyambut baik terlaksananya deklarasi damai antara dua kubu tim sukses pasangan calon presiden. Deklarasi damai diharapkan mampu menghindari konflik saat pelaksanaan dan pasca-Pilpres 2019.

Sekretaris PWNU Kalsel Berry Nahdian Furqon menyambut baik terlaksananya deklarasi damai tersebut. "Kalsel ini daerah yang aman dan kondusif. Mari kita jaga bersama agar pelaksanaan pemilu dan pilpres berjalan lancar," tuturnya.

Hal serupa juga dikemukakan Syaifullah Tamliha, anggota Komisi I DPR RI asal Kalsel dari Fraksi PPP. Pihaknya, kata dia, telah meminta TNI-Polri menjaga stabilitas keamanan di pusat dan daerah selama tahun politik.

Relawan pasangan Jokowi-Ma'ruf dan pasangan Prabowo-Sandi pada Minggu (2/9) mendeklarasikan komitmen damai untuk Indonesia. Kedua kubu berharap pelaksanaan Pilpres 2019 dapat berjalan lancar dan kondusif.

Anang Rosadi, perwakilan tim pendukung Jokowi-Ma'ruf, mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk meredam polemik yang berkembang di media sosial dan di tengah masyarakat. Masyarakat juga perlu mendapat pemahaman politik, seperti apa pilpres atau terkait merebaknya kabar bohong alias hoaks.

Sementara itu, perwakilan kubu Prabowo--Sandi, Aspihani Ideris, mengatakan kegiatan deklarasi damai bertujuan menyatukan pandangan dan membangun kebersamaan di tengah perbedaan politik. Ada beberapa poin dalam deklarasi damai itu, antara lain meminta kepada setiap pasangan untuk dapat mendinginkan suasana dan mengontrol pendukung masing-masing.

Selain itu, meminta kepada seluruh media cetak, elektronik, dan media daring agar menjadi pers yang damai. Selanjutnya, meminta Kemenkominfo dan pihak cyber crime Polri serta BIN agar melakukan pencegahan dan me-monitoring setiap perkembangan di media sosial yang mengarah pada fitnah, adu domba, dan hoaks.

"Jangan segan-segan untuk melakukan pemblokiran terhadap akun-akun yang menyebarkan isu SARA, mengadu domba, serta menyebar hoaks," ucap Aspihani. (DY/P-2)