MUI Nilai Perang Tagar Lebih Banyak Mudarat

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menilai perang tagar antara dua kubu dalam pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tahun 2019 lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Lebih dari itu, dikhawatirkan akan cenderung mengarah pada perpecahan bangsa.

“Kami merasa prihatin mencermati kondisi kebangsaan akhir-akhir ini yang menampilkan gejala perpecahan bangsa dengan menguatnya kotak-kotak kepentingan politik yang bernuansa ideologis. Kondisi seperti ini tidak sehat dan dapat mengancam keutuhan bangsa,” kata Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Zainut Tauhid di Jakarta, Senin (3/9).

Meskipun kegiatan kampanye Pilpres belum dimulai namun perang opini, gagasan dan pernyataan sudah mulai ramai, baik di media sosial maupun dalam bentuk aksi pengerahan massa. Semuanya itu atas nama kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat.

Sebagai negara demokrasi, lanjut Zainut, setiap warga negara diberikan jaminan kebebasan oleh konstitusi untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sepanjang sesuai dengan norma kepatutan, etika dan peraturan perundang-undangan. Hanya yang perlu dipahami adalah hak asasi manusia (HAM) itu bukanlah kebebasan yang mutlak tanpa batas melainkan ada pembatasannya yaitu undang-undang.

Hemat dia, MUI menilai perang tagar antara #2019GantiPresiden dengan #Jokowi2Periode yang dilakukan sejumlah orang memang tidak melanggar aturan dalam pemilu. Namun, menurutnya hal tersebut tidak perlu dilakukan karena selain belum memasuki masa kampanye, juga dinilainya tidak elok dan tidak produktif di tengah suasana suhu politik yang semakin memanas sehingga berpotensi menimbulkan konflik.  "Sehingga kami menilai mudaratnya lebih banyak dari pada manfaatnya,” tegas Zainut.

Untuk hal tersebut, Zainut mengutarakan MUI mengimbau kepada semua pihak agar dalam menyampaikan ekspresi dan menyatakan pendapatnya harus tetap mengindahkan nilai-nilai kesantunan, kepatutan, akhlakul karimah dan rambu-rambu undang-undang serta tidak mengumbar rasa kebencian yang berpotensi merusak kerukunan bangsa.

Hendaknya semua pihak khususnya elit politik dapat menahan diri, mengedepankan etika politik yang berkeadaban dengan tidak menampilkan rasa kebencian dan permusuhan yang dapat memecah belah bangsa Indonesia.

“Kepada Umat Islam diserukan agar tetap memelihara ukhuwah Islamiyah dan tidak terjebak dalam permusuhan dan pertentangan internal yang dapat merusak tali silaturahmi. Jadikanlah perbedaan aspirasi politik sebagai rahmat untuk saling menghormati dan memuliakan agar ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniyah tetap terpelihara,” tandasnya.

Zainut Tauhid berpendapat, Ikhtiar kepolisian RI untuk menjaga agar tidak terjadi konflik, gesekan dan ancaman perpecahan bangsa perlu diapresiasi karena hal tersebut sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

“Untuk hal tersebut MUI meminta kepada aparat kepolisian untuk bertindak tegas, adil, transparan dan professional,” tegasnya..

Dia juga mengimbau kepada tokoh agama, ulama, kyai, habaib untuk ikut mendinginkan suasana, menenteramkan umat agar pesta demokrasi yang menjadi hajatan nasional bangsa Indonesia dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman dan menggembirakan.

“Kami ingin mengingatkan bahwa tujuan Pemilu tidak hanya sekedar memilih dan mengganti presiden saja, tetapi lebih dari itu adalah membangun sebuah peradaban bangsa yang demokratis, maju, berdaulat, adil, sejahtera dan beradab,” pungkas Zainut. (OL-7)