Dugaan Aliran Dana Suap PLTU Riau-1, JPPR: Golkar Harus Tanggung Jawab Jika Terbukti

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga sebagian uang suap proyek PLTU Riau mengalir ke Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. KPK mengetahui dugaan tersebut dari komunikasi antara mantan Wakil Ketua Komisi Energi DPR RI Eni Maulani Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

Sehubungan dengan ini, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto menilai, semua aliran dana korupsi yang diduga masuk ke Partai Golkar harus diusut tuntas. Menurutnya, untuk menjamin keadilan dan pertanggung jawaban, KPK harus fokus mengungkap dugaan aliran dana tersebut.

"Kalau terbukti ada aliran dana ke Golkar harus ada yang bertanggung jawab. Dan KPK harus serius," terang Sunanto saat dimintai keterangan di Jakarta, Minggu (2/9).

Dia menambahkan, kalau sudah terbukti, Golkar harus melakukan pembenahan secara menyeluruh di internalnya. "Pastinya harus ada pembenahan yah, sehingga hal serupa tidak terulang lagi," tandas Sunanto.

Sebelumnya, terpidana kasus suap PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih mengakui ada sebagian dana dari Rp2 miliar yang ia terima mengalir ke Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Menurut Mantan Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar itu, sebelum mengalir ke Munaslub, uang tersebut ia terima dari Direktur Utama Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo.

Sebagaimana diketahui, Johannes dalam kasus ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Eni sendiri diduga menerima jatah sejumlah Rp6,25 miliar dari Johannes. Uang suap itu berdasarkan hasil penyidikan untuk memuluskan Blackgold masuk konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. (OL-7)