Sikap Bawaslu dan KPU Bahayakan Pemilu

TIDAK konsistennya sikap Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan meloloskan calon anggota legislatif (caleg) mantan koruptor membuat hubungan Bawaslu dengan Komisi Pemilihan Umum memanas. Keduanya seakan terlihat tidak kompak dan bersengketa.

"Itu semakin menegaskan adanya persaingan tidak sehat antara KPU dan Bawaslu. Keduanya lebih menonjolkan ego masing-masing," ujar pengamat politik dan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, ketika dihubungi, Sabtu (1/9).

Bawaslu memperlihatkan pengabaian mereka pada misi lembaganya sebagai pengontrol. Bawaslu justru memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mengekspresikan eksistensi lembaganya dan mengintervensi keputusan KPU sebagai penyelenggara.

"Bawaslu dengan sadar mengenyampingkan PKPU resmi yang menjadi acuan penyelenggaraan pemilu," ujar Lucius.

Sementara KPU, seakan tidak peduli karena sikap Bawaslu dianggap menyimpang dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang telah disepakati. KPU tak merasa keputusan Bawaslu merupakan sesuatu yang harus ditindaklanjuti.

Ketegangan antara KPU dan Bawaslu mengancam kepentingan bangsa akan kualitas pemilu. Karena itu, harus segera dicarikan jalan keluarnya. Kedua lembaga harus menyingkirkan ego masing-masing dan mencari jalan keluar bersama atas kemelut yang terjadi akibat keputusan Bawaslu.

"Terlebih Bawaslu yang menjadi pemicunya, saya kira harus membuka diri untuk menyempurnakan keputusan mereka," tutup Lucius.

Sementara itu, keputusan kontroversial Bawaslu terkait caleg mantan napi koruptor nampak sejalan dengan keputusan Bawaslu dalam kasus mahar politik yang diduga melibatkan Sandiaga Uno. Bawaslu begitu saja menghentikan kasus tersebut hanya karena saksi yang dipanggil tak memenuhi panggilan.

"Keputusan Bawaslu ini kesannya merupakan ekspresi kebingungan yang bercampur dengan kemalasan akut," ujar Lucius.

Lucius mengatakan, sikap Bawaslu tidak hanya malas, tetapi juga menunjukkan adanya kepentingan pragmatis tersembunyi. Bawaslu menunjukkan adanya agenda tersembunyi yang berbeda sama sekali dengan kepentingan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

"Karena itu tak bisa lagi dianggap main-main kali ini. Jika kita menganggap main-main, maka akan semakin kacau proses ke depannya," ujar Lucius. (OL-1)