KPK Bakal Buktikan Aliran Suap PLTU Riau-I ke Munaslub Golkar

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal membuktikan uang suap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih mengalir untuk acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar pada Desember 2017. 

Eni menerima Rp6,25 miliar dari bos Blackgold Natural Recourses Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).

"Semua orang boleh menyangkal, boleh membantah ya, tapi nanti kan akhirnya di pembuktian gitu kan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di sela-sela lokakarya dengan awak media, di Pulau Ayer, Jakarta, Jumat (31/8).

Alex mengatakan dalam pemeriksaan Eni telah mengakui kalau aliran dana suap itu digunakan untuk Munaslub Golkar. Saat itu, Eni menjabat sebagai Bendahara Pelaksana Munaslub.

"Yang bersangkutan sudah menyampaikan salah satunya digunakan untuk Munaslub," ujar dia.

Alex juga menyebut Eni selalu melapor ke mantan Menteri Sosial Idrus Marham setelah menerima uang dari Johannes. Idrus yang juga menyandang status tersangka saat itu menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar.

Eni dalam beberapa kesempatan memang kerap mengungkap hal-hal baru terkait kasus dugaan suap proyek bernilai US$900 juta tersebut. Salah satunya, soal perintah dari partai khususnya para elite Golkar agar mengawal proyek PLTU Riau-I.

Baru-baru ini Eni juga mengungkap lebih detail kucuran dana suap PLTU Riau-I yang diterimanya.

Eni pun mengungkap adanya sejumlah pertemuan antara dirinya bersama Johannes dengan mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan Dirut PLN Sofyan Basir. Tujuannya untuk meloloskan Blackgold sebagai konsorsium penggarap proyek PLTURiau-I.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu antara lain, Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih, bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo dan teranyar mantan Menteri Sosial Idrus Marham. (Medcom/OL-3)