KPK Usut Proses Pengadaan Proyek PLTU Riau

PENYIDIKAN Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 di Provinsi Riau terus dilakukan. Lembaga antirasywah pun berusaha mencari benang merah proses pengadaan proyek berkapasitas 35 ribu Megawatt (Mw) itu.

Kali ini, KPK memanggil dua saksi untuk tersangka mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Mereka ialah Manager Senior Pelaksana Pengadaan IPP PLN, Mimin Insani, dan seorang ibu rumah tangga, Nur Faizah Ernawati.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan, Mimin memenuhi panggilan penyidik dan sudah memberikan keterangan. Sementara Nur Faizah yang sebelumnya telah menjalani pemeriksaan, tidak hadir.

"Ini (pemeriksaan) terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK mengonfirmasikan pengetahuan saksi terkait proses pengadaan PLTU tersebut," ujar Febri kepada wartawan, Kamis (30/8).

Dalam kasus tersebut, KPK sudah menetapkan 3 tersangka, yaitu mantan Menteri Sosial Idrus Marham, mantan Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Golkar Eni Maulana Saragih, dan pemegang saham Blackgold Natural Limited Johannes B Kotjo.

Idrus diduga bersama-sama dengan tersangka Eni Maulani Saragih telah menerima hadiah atau janji dari tersangka bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-1.

Mengenai konstruksi perkara, Idrus diduga mengetahui dan memiliki andiI terkait dengan penerimaan uang oleh Eni dari Johannes, yaitu sekitar November-Desember 2017 Rp4 miliar, serta pada Maret dan Juni 2018 Rp2,25 miliar.

Idrus juga diduga berperan mendorong agar proses penandatanganan purchase power agreement (PPA) atau jual beli dalam proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-1. Selain itu, Idrus pun diduga telah menerima janji untuk mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah EMS sebesar US$1,5 juta yang dijanjikan JBK apabila PPA proyek PLTU Riau-1 berhasil dllaksanakan oleh JBK dan kawan-kawan. (OL-1)