Perekaman KTP Elektronik Sulsel Peringkat Kelima dari Bawah

PENJABAT Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Soni Sumarsono menggelar rapat terbatas bersama lima kabupaten/kota di Sulsel membahas terkait perampungan KTP elektronik (e-KTP) di Rumah Jabatan Gubernur, Sulsel, Kamis (30/8).

Perekaman e-KTP di lima kabupaten/kota tersebut diketahui masih di bawah 80%, yakni Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Enrekang.

"Intinya, dari segi penanganan perekaman dan pencetakan e-KTP, prestasi Sulawesi Selatan termasuk kurang menggembirakan, karena posisinya berada di rangking lima dari bawah," kata Soni.

Ia mendorong perampungan e-KTP dipercepat sehingga dalam waktu dua pekan ke depan bisa merangkak naik dari peringkat lima dari bawah. Saat ini perekaman data penduduk e-KTP di Sulawesi Selatan baru mencapai 89,06%. Diketahui, dari total 6,77 juta penduduk lebih yang melakukan perekaman baru sekitar 6,03 juta penduduk.

"Ternyata setelah rapat ada problem pelaporan, dari kabupaten/kota ke provinsi yang tidak lancar sehingga data di provinsi lebih rendah dari data riil di lapangan. Akibatnya, ketika dilaporkan lebih rendah dan itu membuat suasana pelaporan harus dibenahi sesegera mungkin," urainya.

Kota Makassar misalnya, di lapangan tercatat 87,79%, tetapi data yang ada di provinsi dan di pusat baru mencapai 75,86%. Masalah lainnya adalah pencetakan yang diketahui masih ada masalah untuk logistik tinta, serta tidak adanya anggaran. Soni meminta kabupaten/kota terkait untuk melakukan penganggaran karena berhubungan dengan pelayanan publik.

"Yang sudah siap cetak, untuk segera dicetak, tidak punya anggaran, siapkan alokasi anggaran. Korbankan anggaran lain yang tidak jelas yang sifatnya hura-hura dikurangi dan seterusnya. Gunakan untuk kepentingan publik itu lebih penting, itu menjadi prioritas di daerah ini," lanjut Soni.

Ia memerintahkan Kadisdukcapil segera menurunkan tim dari Provinsi Sulsel ke lima kabupaten/kota tersebut untuk mempercepat perekaman dan pencetakan KTP. "Kabupaten/kota yang sudah 100% dan alat mereka lagi nganggur dikerahkan membantu ke daerah terdekat," tegas Soni.

Dari lima kepala daerah yang diundang hanya Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto yang hadir. Empat daerah lainnya hanya diwakilkan. Sumarsono mendesak setiap kepala daerah untuk dapat memberi perhatian serius terhadap permasalahan kependudukan dan catatan sipil tersebut.

Ia berharap pada September 2018 mendatang sudah dapat tertangani. Apalagi, e-KTP ini akan digunakan masyarakat untuk menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. (OL-7)