Ratu Kecantikan Jadi Kode Suap

KPK menetapkan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan Merry Purba sebagai tersangka korupsi menerima hadiah atau janji. Hal itu terkait dengan operasi tangkap tangan yang terjadi Selasa (28/8) lalu.

"KPK meningkatkan status ke penyidikan dan menetapkan empat tersangka, yaitu diduga sebagai penerima MP (Merry Purba) hakim ad hoc tipikor dan H (Helpandi) panitera pengganti PN Medan. Yang diduga sebagai pemberi TS (Tamin Sukardi) dari swasta dan HS (Hadi Setiawan) orang kepercayaan TS (Tamin Sukardi) swasta sebagai pihak yang memberi," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Suap ke hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan Merry Purba menggunakan sandi 'ratu kecantikan'. "KPK mengidentifikasi penggunaan sandi dan kode 'pohon' berarti uang dan kode nama hakim seperti 'ratu kecantikan'," ujar Agus.

Merry diduga menerima total S$280 ribu dolar (sekitar Rp3 miliar) terkait dengan putusan perkara tindak pidana korupsi no perkara 33/pid.sus/TPK/2018/PN.Mdn dengan terdakwa Tamin Sukardi yang ditangani pengadilan tipikor pada PN Medan. Tamin Sukardi ialah pemilik PT Erni Putra Terari. Dalam perkara itu, Tamin menjadi terdakwa perkara korupsi lahan bekas hak guna usaha PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II.

Tamin menjual 74 hektare dari 126 hektare tanah negara bekas HGU PTPN II kepada PT Agung Cemara Realty (ACR) sebesar Rp236,2 miliar dan baru dibayar Rp132,4 miliar.

"Dalam putusan yang dibacakan 27 Agustus 2018, Tamin dihukum 6 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar. Vonis itu lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta Tamin divonis 10 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar," ungkap Agus.

Tetap dikuasai

Meski Tamin divonis dan diwajibkan membayar uang pengganti, lahan yang dituntut jaksa untuk dikembalikan kepada negara tetap dikuasai Tamin dan lahan 74 hektare tetap dimiliki PT ACR. Hakim Merry, salah satu anggota majelis hakim, menyatakan dissenting opinion.

Selain empat orang yang dija-dikan tersangka itu, KPK menangkap Wakil Ketua PN Medan yang bertindak sebagai ketua majelis Wahyu Prasetyo Wibowo (WPW), Ketua PN Medan Marsuddin Nainggolan (MN), hakim PN Medan Sontan Merauke Sinaga (SMS), dan panitera pengganti PN Medan Oloang Sirait (OS).

Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo ialah ketua majelis hakim yang memvonis perkara mengenai pengeras suara masjid yang dikategorikan sebagai penodaan agama oleh seorang warga Kota Tanjung Balai, Sumut, Meliana. Meliana divonis 18 bulan penjara, tetapi mengajukan banding.

"Sebelum kegiatan tangkap tangan, sudah ada pemberian S$150 ribu kepada hakim MP. Pemberian ini merupakan bagian dari total S$280 ribu yang diserahkan TS melalui H, orang kepercayaannya, pada 24 Agustus 2018 di Hotel JW Marriott Medan," tambah Agus.

Total pemberian uang yang terealisasi ialah S$280 ribu dengan S$130 ribu ditemukan KPK di tangan H dan S$150 ribu diduga diterima hakim MP. "KPK mengingatkan tersangka HS agar kooperatif dan segera menyerahkan diri pada KPK." (Ant/PS/P-3)