Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DITETAPKANNYA e-ktp sebagai syarat wajib yang harus dibawa masyarakat pada pemilu 2019 hingga saat ini dianggap masih rawan. Hal tersebut dianggap dapat menimbulkan masalah karena banyak warga di pelosok yang tidak memiliki e-ktp atau kartu identitas lain.
"Ini harus dibahas jelas bagaimana itu aturannya agar tidak menjadi masalah. Tidak menimbulkan potensi kecurangan atau malah menghilangkan suara," ujar Sudiro Asno, Anggota Komisi II DPR, dalam rapat dengar pendapat Komisi II dengan KPU dan Bawaslu, di gedung DPR, Jakarta, Selasa, (28/8).
Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan, belum ada solusi mengenai ketentuan penggunaan e-ktp dalam pemilu. Banyak daerah belum selesai pembuatan e-ktp warganya hingga saat ini. Terutama di Indonesia timur.
"Dalam pemilu kita kali ini hanya boleh menggunakan KTP elektronik, tidak boleh ada Suket, dan yang lain. Tapi ini persoalan kemudian. Jadi kita minta pemerintah untuk segera untuk menyelesaikan KTP elelktronik, terutama di daerah Papua, gitu kan," ujar Ilham.
Ilham mengatakan, pembahasan mengenai hal itu akan terus dilakukan dengan semua pihak terkait. Sehingga menjelang pemilu 2019 hal itu sudah dapat terselesaikan.
"Sehingga kalau kemudian KTP elektronik ini menjadi wajib untuk dibawa menuju ke TPS, maka ini jadi soal ketika KTP elektronik belum selesai. Begitu," ujar Ilham.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu, Fritz Siregar mengatakan, masalah e-ktp memang harus sudah menjadi warning bagi pemerintah dan penyelengga pemilu. Harus segera dicari solusi bagi masyarakat yang mungkin hingga masa pemilihan nanti masih juga belum memilikinya.
"Tidak bisa dipungkiri masih banyak masyarakat kita tidak punya ktp elektronik. Baik karena dia ketika dattang mesinnya rusak atau karena alasan kearifan lokal mereka tidak mau punya. Itu harus dipikir karena mungkin itu situasi yang tidak terpikr oleh pembuat UU. Meski dibilang kalau bisa pakai identitas lain, tapi kalau tidak punya semuanya bagaimana, itu yang harus dipikirkan," ujar Fritz. (OL-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved