Kemendagri Fasilitasi Perubahan Anggaran Darurat Kabupaten Lombok Utara

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan payung hukum perubahan anggaran darurat dalam APBD Perubahan 2018 dan APBD 2019 Kabupaten Lombok Utara. Pasalnya, perencanaan anggaran kini harus disesuaikan dengan kondisi pasca gempa bumi awal Agustus lalu.

“Hasil rapat konsultasi mengenai perubahan APBD sudah kita jamin payung hukumnya, untuk ada kesepakatan dengan DPRD juga segera menyusun ulang kembali perencanaan tahun anggaran 2019, juga anggaran perubahan (2018),” kata Tjahjo usai rapat dengan Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar di Kecamatan Tanjung, Selasa (28/8).

Selain berdampak pada APBD, kondisi pasca gempa Lombok juga akan berpengaruh terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara.

Pemerintah Pusat pun tidak akan mempersulit perubahan darurat tersebut. Sebelumnya APBD Perubahan 2018 Kabupaten Lombok sebetulnya telah rampung dibahas dan tinggal disahkan. Namun karena di wilayah Lombok Utara tersebut terdampak paling buruk, maka perlu ada penyesuaian.

Perubahan darurat juga akan disesuaikn dengan dana alokasi umum (DAU) atau dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

“Nanti dipadukan dengan yang ada dari pusat, apakah itu DAU dan DAK. Dana-dana bantuan dari provinsi atau kementerian lembaga lain. Secara fisik tadi sudah disepakati bahwa perubahan anggaran dalam keadaan darurat enggak ada masalah,” jelas Tjahjo.

Kabupaten Lombok Utara menjadi yang terparah terdampak gempa sejak 5 Agustus lalu. Hingga kini, warga masih mengungsi di tenda darurat. Pelayanan kesehatan dan pemerintahan pun masih berlangsung di tenda darurat. (OL-4)