Moeldoko: Pengangkatan Panglima TNI Hak Prerogatif Presiden

PANGLIMA TNI Jenderal Moeldoko mengikuti rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senin (8/6).

Sebelum memasuki ruang Komisi I, Moeldoko mengatakan rapat tersebut masih membahas anggaran dan program TNI sekaligus membahas isu-isu strategis.

''Ya isu strategis bisa dilihat dari bagaimana situasi global, regional, nasional sekarang. Secara internal sendiri dengan bagaimana perkembangan TNI sendiri,'' ujar Moeldoko.

Saat ditanya apakah pada kesempatan itu juga akan membahas perihal pergantian Panglima TNI karena dirinya akan memasuki masa pensiun pada 1 Agustus 2015, ia membantahnya. Menurutnya hal itu menjadi kewenangan penuh Presiden Joko Widodo, termasuk soal apakah perlu bergiliran atau tidak dari Angkatan Darat, Laut dan Udara.

''Itu tidak termasuk (dibahas). Itu ranahnya Presiden. Soal bergiliran atau tidak, ya sesuai dengan politik keamanan negara dan politik pertahanan. Itu domain penuh pak presiden. Kalaupun nanti keterlibatan TNI dalam konteks itu, hanya dalam bentuk saran masukan ke presiden,'' jelasnya.

Moeldoko enggan membeberkan seperti apa kriteria sosok yang tepat untuk menjadi Panglima TNI. Menurutnya, hal itu akan disampaikan secara internal.

Perihal isu yang berhembus bahwa Moeldoko akan ditarik Presiden Jokowi ke dalam kabinet menyusul reshuffle yang akan segera dilakukan, ia hanya balas dengan senyuman. Ia kemudian mengungkapkan rencananya usai pensiun.

''Saya mau ngajar,'' pungkasnya.(Q-1)