TePI: Selama Tidak Sebabkan Kericuhan #2019GantiPresiden Tidak Boleh Dilarang

KOODINATOR Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menilai #2019GantiPresiden merupakan suatu aspirasi dan tidak boleh dilarang. Selagi tidak menimbulkan gejolak sosial.

Menurutnya, sebagai suatu aspirasi, hal itu boleh-boleh saja. “Artinya yang begini-begini sebenarnya bagian dari mekanisme demokrasi yang kita lalui hari ini. Jadi melarang orang menyampaikan #2019GantiPresiden, sebenarnya tidak boleh karena itu ekspresi orang menyampaikan kebebasan, berpendapat, berkumpul, dan berserikat,” terang Jeirry saat dimintai keterangan di Jakarta, Senin (27/8).

Dia menyebutkan, sejauh di sana itu tidak ada anjuran yang bisa memecah bela masyarakt dan bisa menimbulakn gejolak sosial. Hal tersebut wajar-wajar saja.

“Jadi sebagai aspiransi dia sah-sah saja, semua orang boleh kok menyampaikan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang,” tegas Jeirry.

Namun, lanjutnya, jika ada hal-hal yang bisa menimbulkan gejolak sosial. Hal tersebut harus dibicarakan bagaimana baik mekanismenya.

Pasalnya kontra dua kubu antara pencetus #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi sudah tegang dan mengerucut. Apa lagi proses yang sudah terjadi saat ini telah mengabaikan nilai-nilai dan prinsip demokrasi.

“Seolah-olah orang sudah tidak bisa berpendapat. Ini yang harus dijaga. Kebebasan berpendapatan itu harus dijamin yah,” ungkap Jeirry.

Selain itu, gerakan #2019GantiPresiden harus dijaga dan tetap bermartabat dalam konteks demorasi di Indonesia. Jangan orang-orang di dalamnya menegasikan proses-proses demokrasi yang sudah ada.

Terutama mereka harus mengontrol kampanye mereka sehingga tidak menjatuhkan. Pasalnya jika ada unsur seperti itu harus ada penindakan.

Misalnya, tambah Jeirry, ada ujaran kebencian atau kata yang tidak pantas sehingga memicu keributan massa itu tidak boleh dan itu perlu diproses hukum.

“Sehingga semua bisa saling menghargai dan berada di dalam demorasi yang telah kita sepakati bersama,” tandasnya. (OL-4)