Bawaslu Didesak Panggil Sandiaga Uno

WAKIL Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief dianggap tidak kooperatif. Pasalnya panggilan beruntun yang dilayangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait informasi dugaan pemberian mahar politik Sandiaga S Uno ke PKS dan PAN, sampai saat ini belum dihadirinya.

Menanggapi hal itu, Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Jafrina menilai, Andi memenuhi panggilan Bawaslu atau tidak, seharusnya tidak menjadi hambatan bagi Bawaslu.

Pasalnya, dalam Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 dijelaskan, kalau yang dipanggil tidak hadir, Bawaslu melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada.

“Jadi bukan kendala. Mau hadir atau tidak, tidak pokok. Tapi sebaiknya memang hadir. Namun, Bawaslu jangan diam dan lakukan kajian dari bukti yang sudah ada,” terangnya seusai menggelar diskusi pelaksanaan pemilu 2019 di Sekretariat ICW Jalan Kalibata Timur IV D Nomor 6, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (26/8).

Almas menyarankan, Bawaslu sebaiknya memanggil orang yang diduga memberikan mahar. Terlebih, pihak yang disebutkan memberikan mahar itu telah mengakui adanya pemberian mahar, walau menyebut itu sebagai sumbangan untuk kampanye.

“Idealnya memang harus begitu. Bawaslu juga memanggil yang disebutkan memberikan mahar, sehingga kasus ini benar-benar terang,” tandasnya.

Sebelumnya, Andi menyebutkan, untuk memuluskan langka Sandiaga S Uno menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto, Sandiaga rela memberikan mahar politik kepada PKS dan PAN masing-masing Rp500 miliar.

Pemberian mahar itu pun diakui Sandiaga dan disebutkan untuk dana kampanye pasangan Prabowo-Sandiaga.

Karena masih menjadi polemik, Bawaslu pun turun tangan untuk mengusutnya. Pun memang sampai saat ini belum ditemukan titik penyelesaiaannya.

Apakah benar adanya mahar politik itu, atau kah hanya akal-akalan pihak tertentu. (OL-4)