KPK Minta Ketua Umum PPP Kooperatif

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Ketua Umum Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy untuk bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Pemeriksaan ulang Romy diagendakan hari ini.

"Kami harap saksi bisa memenuhi panggilan itu karena kemarin tidak bisa hadir dengan alasan ada kegiatan lain. Jadi, kami harap hari Kamis bisa datang," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, kemarin.

Romy sebelumnya tak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan tengah mengikuti serangkaian kegiatan partai di daerah. Atas ketidakhadiran itu, penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan Romy.

Dia sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo (YP) dalam dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P Tahun 2018.

KPK memang tengah mendalami kasus dugaan suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018. Salah satu yang ditelisik ialah dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

KPK ingin menelusuri adanya petunjuk atau bukti awalbahwa praktik pengurusan anggaran diduga juga terkait dengan Yaya Purnomo di sejumlah daerah.

Lembaga Antirasywah tidak membantah pihak yang tengah didalami perannya oleh penyidik ialah anggota Komisi XI DPR Fraksi PAN Sukiman dan Wakil Bendahara Umum Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) Puji Suhartono. Kediaman dua politikus itu pun sudah digeledah penyidik.

Dari kediaman Puji Suhartono, tim menyita uang sebesar Rp1,4 miliar dalam pecahan dolar Singapura. Kemudian, dari rumah dinas Sukiman, tim menyita dokumen, sedangkan dari apartemen tenaga ahlinya, tim menyita satu unit mobil jenis Toyota Camry.

Bantahan PPP

Politikus PPP Irgan Chairul Mahfiz membantah ada aliran dana yang masuk ke partai berlambang Kabah. "Tidak ada aliran dana ke PPP, ini kan kebetulan kan ada beberapa yang diperiksa dan digeledah, kebetulan ada orang-orang PPP. Pak Rommy hadir sebagai ketua umum partai," ujar Irgan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/08).

Anggota Komisi IX DPR itu menambahkan ketidakhadiran Romy bukan karena takut atau lainnya. Menurut dia, ketika pemanggilan dilakukan, sang ketua umum memang berhalangan hadir.

"Saya kira wajar. Saya hal yang biasa saja dipanggil KPK untuk klarifikasi. Bukan hal yang luar biasa. Semua warga negara ketika dipanggil oleh institusi berkepentingan, ya datang, hanya kemarin Pak Romy berhalangan saja karena ada kepentingan," lanjut Irgan.

KPK sebelumnya menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018. Mereka ialah anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Amin Santono, pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, Eka Kamaluddin selaku perantara suap, dan satu pihak swasta Ahmad Ghiast.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap keempatnya pada 4 Mei lalu di Jakarta dan Bekasi.

KPK telah memeriksa Irgan Chairul Mahfiz dan Wali Kota Tasikmalaya yang juga merupakan kader PPP Budi Budiman. KPK telah menyita uang Rp1,4 miliar dari kediaman bendahara umum PPP. (P-3)