Ketua MPR RI: Konstitusi Harus Berpihak kepada Tanah Air

KETUA Majelis Permusyawarakatan Rakyat Indonesia (MPR) RI Zulkifli Hasan mengatakan perkembangan global menjadi tantangan tersendiri bagi konstitusi Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan semua negara di dunia saling bertarung untuk bertahan dan mendapat yang terbaik bagi rakyatnya.

“Tantangan terbesarnya itu ya pengaruh dari luar. Karena semua bertarung. Di kondisi itu bagaimana pun kita harus tetap melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jangan sampai kita mengalah, harus berpihak ke Indonesia tanpa tawar-menawar,” ujar Zulkifli dalam Peringatan Hari Konstitusi pada 2018 bertajuk Konstitusi Menjawab Tantangan Zaman, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/8).

Zulkifli menjelaskan, persatuan Indonesia merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Semua unsur bangsa harus berupaya mencegah terjadiya adu domba.

“Konstitusi harus melahirkan kesetaraan, ketahanan, harmoni, bukan saling menghujat, mencerca, dan membenci, harus harmoni. Makanya konstitusi ini harus dipahami oleh pelaku politik, penegak hukum, agar Indonesia bebas kebencian, politik sara, dan menghalalkan segala cara,” tandasnya.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya juga tengah mempersiapkan rencana amandemen ke V. Saat ini, panitia ad hoc (PAH) amandemen UUD 1945 juga telah disiapkan. PAH, kata Zulkifli, akan merumuskan materi pokok-pokok garis besar haluan negara (GBHN).

“Panitian ad hoc sudah dibentuk, sudah diselesaikan kemarin di paripurna. Sudah selangkah lebih maju. Harus selesai sebelum masa jabatan selesai (tahun ini),” ujar Zulkifli. (OL-7)