Kebijakan Jangka Pendek demi Target Pertumbuhan

PRESIDEN Joko Widodo saat membacakan Nota Keuangan RAPBN 2019 di hadapan Rapat Paripurna DPR, Kamis (16/8), mengatakan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2019 tumbuh di level 5,3%.

Untuk mencapai target pertumbuhan itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan jangka pendek agar bisa bertahan di tengah ketidakpastian global saat ini.

"Pemerintah juga perlu meng-antisipasi krisis yang melanda Turki, perang dagang AS dan Tiongkok, serta kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed. Tantangan di luar semakin kompleks, di dalam juga tidak kalah kompleks," kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Heri mengatakan hal itu terkait dengan langkah yang harus diambil pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2019 tumbuh di level 5,3%

Presiden mengatakan perekonomian pada 2019 diasumsikan tumbuh pada kisaran 5,3% dengan berupaya mendorong pertumbuhan yang semakin adil dan merata, serta memperkecil kesenjangan di setiap daerah. Pemerintah, lanjut Jokowi, juga akan berupaya mengendalikan inflasi pada rentang 3,5%.

Menurut Presiden, pengendalian inflasi dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan barang dan jasa, khususnya pangan, melalui peningkatan kapasitas produksi nasional dan efisiensi di sepanjang rantai pasokan.

Di sisi lain, daya beli masyarakat terus dijaga dengan berbagai program perlindungan sosial, terutama untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

Senada dengan Presiden, Heri mengatakan langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah dalam kebijakan jangka pendek itu ialah menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil dengan menjaga pasokan kebutuhan pokok tetap aman.

"Penting bagi Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk mempunyai angka valid terkait jumlah pasokan kebutuhan pokok tersebut. Kalau datanya valid, kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran," tambahnya.

 

Serap tenaga kerja

Pemerintah juga bisa memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang telah digenjot selama ini bisa berdampak langsung bagi masyarakat. Pasalnya, masyarakat sangat berharap pembangunan infrastruktur bisa menyerap tenaga kerja.

"Dengan begitu, pendapatan masyarakat bisa meningkat," ujar Heri.

Tak hanya itu, kemudahan berinvestasi di Indonesia pun menjadi sangat penting lantaran investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di kuartal II 2018 hanya tumbuh 5,87%.

Angka tersebut lebih rendah daripada di kuartal I 2018 yang sebesar 7,95%. Untuk menarik para investor tersebut, Heri menilai pemerintah perlu mengetahui motivasi mereka dalam menanamkan investasi di Indonesia. Dengan begitu, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat sasaran.

Sementara itu, ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pemerintah realistis dalam menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,3% pada 2019. Menurutnya, pemerintah sudah memperhitungkan potensi risiko yang akan dihadapi ke depannya.

"Kalau kita lihat dalam pidato nota keuangan Presiden, dari asumsi makro relatif lebih rea-listis. Pemerintah sudah antisipasi dampak-dampak yang bisa ditimbulkan akibat dari faktor eksternal," ujarnya.  (Pol/X-7)