Jumat Ini, JK Pertemukan Agung dan Ical

KISRUH Partai Golkar perlahan mulai mereda. Kedua kubu saling melunak dan memperlihatkan niat untuk berdamai.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menyebut kedua pihak akan bertemu dalam waktu dekat untuk menyepakati islah.

Kesepakatan islah Golkar dikabarkan mentok pada poin ke empat tentang kepengurusan yang akan mengajukan dan menandatangani calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). JK membantah hal itu.

"Siapa bilang (mentok di poin ke empat), Sudah paraf semua (empat poin yang diusulkan)," kata JK di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (27/5).

JK telah bertemu dengan masing-masing kubu untuk melancarkan proses islah yang digagasnya. Kedua kubu akan dipertemukan Wakil Presiden dalam waktu dekat.

JK menyebut pertemuan akan dilakukan setelah Aburizal Ical Bakrie kembali dari luar negeri.

"Ical baru pergi ke luar negeri, nanti dipertemukan saat kembali nanti, hari Jumat," tandas JK.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Kubu Agung Laksono menerima tawaran islah terbatas dari kubu Aburizal Bakrie (Ical). Islah terbatas sebatas membahas Pilkada 2015. Tanpa kesepakatan terkait kepengurusan dua kubu yang sah.

"Kalau soal ada perselisihan, ya kita ada islah terbatas," ujar Agung usai bertemu Jusuf Kalla, Senin (25/5) malam.

Sebatas untuk pilkada
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan bahwa islah yang dilakukan oleh partai berlambang beringin itu dalam rangka pemilihan kepala daerah serentak 2015 sebelum munas luar biasa yang diamanatkan oleh Mahkamah Partai terlaksana.

“Islah sementara tujuannya supaya bisa ikut pilkada. Kan banding. Kalau menunggu sampai kapan, habis. Kasihan kader di bawah,” kata Yorris ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (27/5).

Dia menambahkan islah tersebut hanya sampai sebelum batas waktu pencalonan bakal calon. Saat ini telah dibentuk tim bersama antara kubu Aburizal Bakrie dengan kubu Agung Laksono untuk menjaring bakal calon yang diusung saat pilkada nanti. Yorrys mengungkapkan keduanya telah menandatangani kesepakatan tersebut.

“Hanya sampai tanggal 26 Juli, “ imbuh dia.

Terkait kepengurusan yang berhak ikut pilkada, Yorrys menyebut tentunya kepengurusan yang diakui oleh Komisi Pemilihan Umum.

“Kalau menunggu sampai dengan putusan inkracht itu sulit. Sementara dibuat tim bersama untuk menyeleksi sampai pada akhir penetapan 26 juli siapa yang diakui dan berhak tanda tangan,” tukas Yorrys.

Sekretaris Jenderal hasil munas Bali Idrus Mahram mengakui hal senada. Dikatakan, hingga saat ini substansi islah telah disepakati, tapi mengenai keberlanjutannya masih harus dibicarakan oleh kedua belah pihak terlebih dahulu.

“Sepakat untuk mengedepankankan kepentingan lebih besar, apapun caranya Golkar harus tetap ikut pilkada,” tutur Idrus. (Q-1)