Konflik PPP, bagi Djan Faridz tak Ada Islah dengan Romi

M Rodhi Aulia/Surya Perkasa
26/5/2015 00:00
Konflik PPP, bagi Djan Faridz tak Ada Islah dengan Romi
(ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)
PARTAI Golkar mempunyai cara tersendiri agar bisa ikut dalam pilkada serentak akhir tahun ini. Walaupun masih berpolemik, Partai Golkar diyakini akan sepakat duduk bersama khusus untuk ini. Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono menyebutnya dengan islah khusus dan belakangan islah terbatas. Sementara Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol mengistilahkannya dengan islah sementara.

Lain lagi, Sekjen hasil Munas Ancol Zainuddin Amali. Ia melihat hal tersebut bukan islah, melainkan kerja sama antara dua pihak dalam menghadapi pilkada. Sembari, menanti kepengurusan definitif berdasarkan keputusan pengadilan yang inkracht.

Kesepakatan itu menanti kedua pihak, kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie duduk bersama dengan senior Partai Golkar Jusuf Kalla. Pertemuan akhir-akhir ini, masih terpisah. Satu-satu menghadap sosok yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden.

Lain Golkar, lain PPP yang sejatinya bernasib sama. Bersengketa terkait kepengurusan DPP. Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz mengatakan tak lagi bersemangat untuk islah dengan kubu Romahurmuziy alias Romi, kepengurusan hasil Muktamar Surabaya.

"Buat apa islah sama mereka (kubu Romahurmuziy) yang abal-abal itu. Tidak ada kaitannya sama sekali islah dengan mereka," kata Djan, Selasa (26/5). Djan menegaskan pihaknya tidak lagi memandang kubu Romahurmuziy bagian dari PPP yang resmi. Begitupun dengan upaya-upaya yang dianggap menguntungkan kubu Romi. Misalkan, putusan PN Jakarta Pusat, Selasa, 19 Mei lalu.

Bagi Djan, hal itu tak berpengaruh apa-apa. Djan tetap merujuk pada hasil PTUN yang mementahkan SK Menkumham kepengurusan Romi, dan selanjutnya menunggu putusan PT TUN. "Sekarang ada proses banding, kita minta ke MA untuk percepatan pengeluaran hasil banding tersebut. Kita yakin, kita yang menang. Kita tidak pernah terpikirkan kubu sana (Romahurmuziy) yang menang," ujars dia.

Terkait dengan pilkada serentak, Djan Faridz mengaku siap dengan kemungkinan terburuk, yakni PPP tidak bisa ikut pilkada. Djan akan tetap ikut sebagai peserta pilkada kendati tidak berada di depan layar. "Kita bisa titip ke partai lain. Seperti ke Gerindra, PAN dan lain-lain," kata Djan.

Menurut dia, hal tersebut sah-sah saja selama partai yang menjadi tempat penitipan tersebut mau mengakomodir kader atau calonnya. Dia tak keberatan, jika kadernya sukses dalam pilkada, diakui sebagai kader partai lain. "Yang penting aspirasi kita sampai dan juga yang penting dia (kader itu) berjanji tetap loyal dengan partai asal, yaitu PPP," tukas dia.

Kubu Romi Sayangkan
Sementara itu, Ketua Fraksi PPP DPR kubu Romahurmuziy, Hasrul Azwar, sangat memuji Partai Golkar yang berani berjabat tangan demi menghadapi pilkada 2015.  Dia menyayangkan PPP tidak mau menjalani islah, walau pilkada sudah semakin dekat.

"Saya menaruh apresiasi kepada Golkar yang nasionalis. Dengan kesadaran intelektul petingginya, mampu untuk islah. Sementara PPP yang berlandaskan agama Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, menciptakan kader akhlaqul kharimah, belum ada tanda-tanda gencatan senjata," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/5).

Jangankan untuk islah, niat dua kubu untuk memulai mencari titik temu demi pilkada saja tidak muncul. Dia khawatir ini justru membuat PPP terancam tidak bisa ikut pilkada. Hazrul pun menyatakan kekhawatirannya. "Kalau PPP tidak ada upaya untuk islah atau alternatif lain untuk menyelesaikan konflik, saya khawatir PPP tergusur dan tidak ikut pilkada karena tidak ada payung hukum mengelola partai berkonflik," kata anggota Komisi III DPR ini.

Apalagi saat ini tidak ada celah dalam UU untuk memberi kesempatan parpol berkonflik untuk mengikuti pilkada. Dalam UU, yang diakui secara hukum hanyalah satu kepengurusan. Nama besar PPP sebagai sebagai partai tertua menjadi taruhan. Jika hal ini berkelanjutan, PPP akan rusak secara jangka panjang. Tidak hanya pilkada-pilkada berikutnya, dalam Pemilu 2019 PPP dipastikan akan sulit berkonsolidasi.

"Konflik dan beda pendapat itu ada dalam ajaran Islam tapi tidak merugikan dan bisa diselesikan dengan cepat. Saya berharap tumbuh kesadaran kedua pihak (kubu Romi dan kubu Djan Faridz) untuk islah. Minimal menyongsong pilkada ini," harap dia. (Q-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Admin
Berita Lainnya