Islah Khusus Golkar Itu seperti Arisan

DIREKTUR Eksekutif Populi Center Nico Harjanto menilai islah khusus dan sementara antara Golkar kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono akan sia-sia. Islah karena Pilkada tanpa satu kepengurusan tunggal hanya akan memperlebar masalah.

Menurut Nico, kedua kubu akan melakukan islah dengan pembagian kader beserta daerah pencalonan. Ketika kedua kubu tidak mendapatkan kesamaan pandangan, peluang perseteruan baru akan muncul.

"Sangat mungkin nanti kedua kubu ngotot memasukkan nama-nama untuk dicalonkan di Pilkada, dan yang enggak dicalonkan akan ada yang menggugat," kata Nico melalui pesan singkat, Senin (25/5).

Nico berpendapat kedua kubu harus segera melakukan islah komprehensif. Di antaranya membentuk kepengurusan tunggal, membenahi rotasi anggota fraksi yang belum selesai dan termasuk mencalonkan kader di Pilkada. Sebab, kedua kubu harus berkaca dengan status yang kini disandang Golkar.

"Golkar sebagai partai terbesar kedua tidak boleh dikelola dengan sistem arisan atau jatah-jatahan. Karena sepertinya ini yang dirancang dalam formula islah. Misal kubu Ical nanti dapat jatah untuk ngajukan calon pilkada di daerah ini dan itu, kubu Agung selebihnya. Ini tentu tidak baik karena nantinya mereka juga akan terpolarisasi," terang dia.

Menurut Nico, islah adalah jalan yang tepat mengakhiri perseteruan tujuh bulan terakhir. Akan tetapi, islah yang dimaksud adalah yang komprehensif bukan parsial. Nico menilai penjajakan islah parsial itu akan berujung mubazir.

"(Kalau karena Pilkada), ya sia-sia saja. Karena tetap Golkar tidak memiliki kepengurusan," kata Nico.

Ia berharap Aburizal dan Agung Laksono dapat melakukan islah secara total. Kedua kubu dapat membentuk kepengurusan yang permanen atau definitif, kendati harus Munaslub tahun depan. Jika tidak, KPU diminta tetap tunduk dengan aturan hukum yang berlaku.

"Kalau Golkar mencoba mengesahkan kepengurusan sementara, hanya untuk kepentingan pilkada, itu juga menunjukkan orientasi kekuasaan yang kuat tanpa menghiraukan pelembagaan partai politik," pungkas dia.

Dua Kubu Tolak Munaslub
Politikus senior Golkar Akbar Tanjung dan putra mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra, melontarkan wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. Namun wacana Munaslub ini ditolak mentah-mentah oleh dua kubu Golkar yang berseteru.

Sekretaris Jenderal Golkar versi Munas Ancol Zainuddin Amali mengatakan wacana ini sulit dilaksanakan. DPP dan DPD pendukung Munas Ancol sudah sepakat Munas diselenggarakan di 2016. Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai Golkar.

Pertanyaan besar yang dilontarkannya, pengurus versi mana yang mau menyelenggarakan? Karena berdasarkan informasi yang dia miliki, kubu Ical pun menolak Munaslub.

"Saya dengar mereka juga menolak Munas Luar Bisa. Kalau dua-duanya menolak, pelaksananya siapa? AD/ART pelaksanaan Munas normal dan Munas luar biasa itu DPP. Itu persoalan yang utama," kata Zainuddin, Senin (25/5).

Masalah kedua terkait peserta Munaslub. Saat ini hampir seluruh masa jabatan pengurus daerah sudah kadaluarsa. Karena pengurus tingkat provinsi dan kota/kabupaten belum diperbarui tidak mungkin Munaslub diselenggarakan. Karena yang memiliki hak suara adalah pengurus resmi DPD I.

"Siapa yang jadi peserta? Jadi penyelenggara siapa? Itu akan rawan gugatan di belakang hari. Kecuali kedua belah pihak sepakat, Bali-Ancol mekanismenya sperti apa. Kalau enggak, ya enggak jalan," kata dia.

Kubu Munas Bali juga senada. Terkait Munaslub, mereka menilai realisasi Munaslub sulit jika tidak disepakati kedua kubu.

"Munaslub dalam organisasi dimungkinkan. Tapi tak sesederhana yang disampaikan. Penyelenggaranya siapa? DPP yang mana? Peserta ketua DPD I dan DPD II yang mana? Dari kubu Ancol sudah buat plt-plt. Yang tanggung biaya siapa?," ujar Ketua DPP Golkar versi kubu Ical, Tantowi Yahya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/5).

Jika Munaslub Golkar dipaksaan oleh peserta Munas Bali, Tantowi memastikan kubu Agung akan menolak. Jelas Munaslub tidak menyelesaikan masalah.

Dikatakan, ketimbang Munaslub, islah inisiatif politikus senior Golkar Jusuf Kalla lebih baik. Walau tidak bisa menyelesaikan konflik yang menerpa partai beringin dalam jangka panjang, setidaknya konflik bisa adem menjelang Pilkada.

"Jadi yang sudah mengabdi di daerah enggak kehilangan hak politik. Tetap bisa berkompetisi. Itu gagasan cerdas meski jangka pendek. Kt berpikir positif. Mungkin dari jangka pendek bisa tercapai islah sesungguhnya," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mendesak Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar digelar bulan ini. Munaslub jadi pintu masuk agar dua kubu di Partai Golkar islah.

Alasan Akbar agar Partai Golkar bisa ikut serta dalam perhelatan pilkada serentak akhir tahun ini. Akbar mengingatkan pendaftaran calon atau pasangan calon dijadwalkan pada 26-28 Juli 2015. Jika penyelesaian konflik mengacu pada proses peradilan, Akbar yakin waktunya tak cukup.

Sementara itu, Hutomo Mandala Putra, atau yang akrab disapa Tommy Soeharto, kembali mengkritik kedua kubu Golkar yang bertengkar. Bahkan dia menyebut Aburizal Bakrie dan Agung Laksono bak bocah yang banyak maunya saat islah.

Karena alasan itu, Tommy menyatakan bahwa Munas Luar Biasa harus terlaksana. Karena jika islah masih seperti ini, Golkar terancam tidak bisa ikut Pilkada. (Q-1)