Muhammadiyah Bersikap Netral

ORGANISASI Islam Muhammadiyah membebaskan para anggotanya untuk menentukan pilihan politik pada Pilpres 2019.

Demikian pernyataan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti seusai menghadiri pelantikan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surakarta di Sukoharjo, Jawa Tengah, kemarin.

"Ini sesuai dengan khitah Muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah," kata Abdul Mu'ti.

Abdul Mu'ti mengemukakan hal itu menanggapi pernyataan bakal calon Presiden Prabowo Subianto yang berharap Muhammadiyah membuka pintu bagi dirinya karena dinilai memiliki kesamaan visi-misi khususnya kebijakan ekonomi.

Terkait dengan pilpres yang dilaksanakan tahun depan, lanjut Abdul Mu'ti, pihaknya berpesan kepada dua pasangan capres dan cawapres untuk membangun Indonesia dengan dilandasi nilai agama, Pancasila, dan nilai luhur bangsa Indonesia.

"Ini juga saya sampaikan kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno saat melakukan silaturahim ke Muhammadiyah Senin (13/8)," ujar Abdul Mu'ti.

Pesan politik kedua, menurut Abdul Mu'ti, yaitu pentingnya peningkatan kedaulatan bangsa baik dalam politik maupun ekonomi. "Ini juga harus disertai peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan yang berdaya saing tinggi serta berkarakter."

Pesan politik ketiga, lanjut Abdul Mu'ti, yaitu negara harus aktif membangun kese-jahteraan masyarakat secara merata dan mengurangi kesenjangan ekonomi terutama antargolongan.

"Pada dasarnya reformasi politik harus tetap berjalan dengan menjadikan keadaban dan moralitas sebagai dasar berpolitik. Politik bukan saja berdasarkan kekuasaan," ungkap Abdul Mu'ti.

Menurut dia, yang paling penting ialah bagaimana Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam berperan lebih besar di kancah internasional terutama di negara-negara Islam.

Sebelumnya, Prabowo Subianto berharap Muhammadiyah membuka pintu kepada dirinya agar bisa ikut memajukan rakyat Indonesia berdasarkan fakta bukan selera setiap individu.

Kerancuan politik

Di lain pihak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan banyak persoalan di Indonesia seperti korupsi, kerancuan sistem politik, hingga masalah kesenjangan.

"Belum lagi ada gesekan sosial, tetapi potensi bangsa kita masih besar. Untuk itu diperlukan agenda-agenda strategis dan semua komponen bangsa ketemu," ujar Haedar.

Haedar menyebutkan perlunya konsep restrukturisasi atau rekonstruksi dalam sistem politik, ekonomi, hukum, sumber daya manusia, dan budaya.

"Dalam bidang ekonomi, bagaimana negara hadir agar Indonesia tidak terlalu kapitalistik. Kemudian dalam sistem budaya bagaimana Indonesia mengelola kemajemukan yang sebenarnya sederhana tapi sering kali ada faktor destruksi dari politik," lanjut Haedar.

Terkait dengan problem politik, Haedar mengatakan dapat diatasi dengan penataan sistem secara lebih progresif.

"Bagaimana hukum tidak menjadi alat politik, itu harus diperhatikan. Bangsa kita tidak maju jika tidak mengembangkan SDM," tandas Haedar. (Ant/X-3)