Ketua MPR Bersyukur Hal Terburuk dalam Politik SARA Terlewati

POLITIK identitas diyakini tidak akan separah ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Suasana diyakini akan lebih kondusif dan tidak akan terjadi ketegangan atau kerusuhan akibat isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Menurut saya apa yang telah dan tengah dialami ini, soal isu sara di politik memang harus terjadi. Baca sejarah negara lain, mereka juga mengalami hal sama,” ujar Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam acara bedah buku Membaca Indonesia, di Menara Kompas, Jakarta, Senin, (13/8).

Pihaknya meyakini, apa yang terjadi pada Pilkada DKI tahun 2017 merupakan puncak dari pergolakan politik identitas yang terjadi di Indonesia. Kemampuan dan ketahanan seluruh elemen bangsa melalui masa tersebut tanpa adanya kerusakan yang parah, menjadi salah satu tolak ukur efektif akan kemampuan Indonesia mengatasi potensi konflik akibat SARA.

“Saya optimis hal terburuk dalam politik SARA dan lain-lain sudah kita lewati. Saya bersyukur kita melewati itu tanpa kerusakan yang dalam. Menurut saya, masa yang akan datang akan jauh lebih baik,” ujar Zulkifli.

Ia mengatakan, kondisi itu akan dapat bertahan di Indonesia hingga masa yang akan datang. Namun, kesenjangan dalam hal ekonomi harus segera diminimalkan. Dengan kemerataan ekonomi, potensi kembali naiknya isu sara akan semakin dapat dikendalikan.

“Kalau masih ada kesenjangan itu, isu dan masalah karena sara itu akan dapat dimunculkan lagi di kemudian hari, itu sangat mungkin,” ujar Zulifli.

Tokoh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud mengatakan, dialog antar organisasi dan kelompok masyarakat harus terus dilakukan untuk menekan adanya potensi konflik. Khususnya, di tahun politik. Dialog harus terus dilakukan, tidak hanya antar organisasi agama yang berbeda, tetapi juga sesama agama yang sama.

“Karena kadang yang satu agama justru lebih sulit untuk duduk bersama dan bedialog,” ujar Marsudi.

Ia mengatakan, pemerintah harus selalu menjamin hak masyarakt terjamin dalam berbagai hal. Termasuk dalam hal mendapatkan informasi yang terbuka dan untuk mendapat akses mendapat kesejahteraan hidup yang maksimal dari berbagai aspek. (OL-7)