Muhammadiyah Berharap Politik dan Proses Keagamaan Tidak Dicampur Aduk

KETUA PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa perlu dipisahkan antara politik dan proses keagamaan. Hal ini terkait dengan dipilihnya Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin sebagai cawapres Joko Widodo.

Haedar mengatakan, dirinya berharap memang tidak terjadi percampuran antara politik dan keagamaan. Namun, dirinya enggan berpendapat apakah sebaiknya Ma’ruf Amin segera mundur dari jabatannya sesuai desakan beberapa kelompok masyarakat.

“Harus dipisahkan antara proses politik dengan proses keagamaan. Hanya kan wilayah MUI biar nanti jadi urusan pengurus MUI,” ujar Haedar di gedung Kompas, Jakarta, hari ini.

Haedar mengatakan, untuk memastikan hal tersebut, harus ditelisik lebih jauh bagaimana aturan yang ada di tubuh MUI. Dia berharap agar pencalonan Ma’ruf tidak membuat ada pencampurbauran antara politik dengan proses kerja MUI.

Dirinya sendiri memastikan, Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat berbasis keagamaan tidak akan terjun ke dunia politik praktis. Meski begitu, ia tetap mengimbau pada seluruh kelompok Muhammadiyah untuk menggunakan hak pilihnya di 2019 mendatang.

Ia berharap seluruh warha Muhammdiyah untuk tidak memilih pemimpin yang tidak berpihak pada program yang dijalankan oleh Muhammadiyah.

Hari ini, kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Santri Pemuda (KSP) Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jalan Proklamasi No. 5, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/8). Mereka meminta agar tidak ada percampuran antara politik dengan MUI sebagai lembaga dakwah dan kelompok ulama tertinggi di Indonesia. (OL-4)