Fahri Hamzah Bela Sandiaga soal Uang Rp500 Miliar

WAKIL Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) memberi kejelasan ihwal biaya kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2019. Hal itu menanggapi adanya isu mahar politik dari Sandiaga Uno untuk memuluskan pencalonannya mendampingi Prabowo Subianto.

“Sekarang ada orang kaya seperti pak Sandiaga, dia mau membiayai pribadi dia mau menyebut angkanya, ya itu ditanya boleh tidak dia membiayai dengan jumlah sekian kalau dia kandidat, kalau bukan kandidat setau saya tidak boleh,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/8)

Isu mahar Sandiaga pertama kali diungkap politikus Partai Demokrat Andi Arief melalui cuitan akun twittternya. Andi menyebut Sandiaga memberikan uang Rp500 miliar ke Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Terkait hal ini, Sandiaga pun membantahnya. Sandiaga menyebut uang tersebut sebenarnya akan digunakan sebagai dana kampanye.

Ia pun membela Sandiaga karena telah terbuka. Untuk itu, menurut Fahri, KPU dan Bawaslu perlu menjelaskan bagaimana mekanisme pengeluaran dana pribadi untuk biaya kampanye.

“Saya juga pengen tahu bagaimana kita membiayai kampanye pilpres itu. Batas dari sumbangan pribadi cuma Rp5 miliar dan sumbangan koorporasi cuma Rp25 miliar dan sekarang ini adalah kandidat, kandidat mengatakan mau membiayai sendiri ini Pilpres bagaimana itu apakah boleh?,” jelasnya

UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur batasan dana kampanye. Dalam Pasal 327 ayat 1 disebutkan, sumbangan pribadi atau perseorangan tak boleh melebihi Rp2,5 miliar. Di ayat 2 aturan itu juga tertera sumbangan dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah maksimal Rp25 miliar.

“Saya apresiasi Pak Sandi karena dia buka dan dia minta masukan bagaimana seharusnya," ucapnya. (OL-7)