Koalisi Parpol di Indonesia Belum Punya Platform Ideologis

KOALISI Partai Politik di Indonesia masih diwarnai dengan pragmatisme politik. Artinya belum ada platform yang jelas dalam membangun koalisi yaitu platform koalisi karena gagasan atau ideologi dan gagasan.

Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan Pusat Penelitian Politik LIPI di Kantor LIPI, Jakarta, Kamis (9/8). Peneliti Pada Pusat Penelitian Politik LIPI Wawan Ichwanudin menjelaskan pola koalisi dari tahun ke tahun masih dalam pola sama semata-mata untuk menghimpun kekuatan agar memenangi kontestasi Pemilu.

“Tingkatannya memang masih di situ. Koalisi dibangun hanya karena pertimbangan bagaimana meraih kekuasaan, bukan karena platform ideology atau gagasan atau program kerja,” kata Wawan.

Pola ini kemudian membuat koalisi Partai Politik di Indonesia sangat cair dan sulit diprediksi. “Bisa jadi partai yang jelas-jelas platformnya bergabung dengan partai yang punya platform sangat berbeda, tetapi mereka bisa berkoalisi, yak arena pertimbangan pragmatisme kekuasaan semata,” sambung Wawan.

Dengan pola koalisi seperti ini juga kata dia maka sangat wajar apabila di tengah jalan ada yang tidak konsisten, tidak disiplin dan cenderung tidak sejalan setelah berhasil meraih kekuasaan.

"kan yang terjadi memang seperti itu. Setelah meraih kekuasaan ada anggota koalisi yang tidak disiplin, tidak segaris dengan garis koalisi menjadi hal yang lumrah," lanjut Wawan.

Peneliti CSIS Philips J. Vermonte menambahkan akar masalah yang selama ini terjadi dengan partai politik dan turut memengaruhi pola koalisi adalah faktor pembiayaan partai politik.

"Karena pembiayaan sangat minim dari APBN dan artinya penetrasi pertanggungjawaban mereka ada rakyat juga lemah, maka elit dan pemilik modal lah yang sebenarnya berkusa bjlukan rakyat. Demikian juga pola koalisinya pasti sangat elitis," tukas Vermonte.

Berbeda halnya jika pembiayaan partai politik oleh APBN maka kontrol masyarakat jadi lebih besar. "Karena kita sudah memberikan dana partai melalui APBN maka publik lebih punya kekuatan memberikan penilaian termasuk mengontrolnya," jelas Vermonte.

Ia berharap koalisi partai di Indonesia saat ini hrus lebih konsisten. "Kalau tidak pragmatis kan artinya konsisten dan itu yang diperlukan karena dasarnya adalah gagsan atau ideologi," pungkas Vermonte. (OL-4)