Test Keperawanan Langgar Delapan Wajib TNI

ANNGOTA Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba menyatakan aturan tes keperawanan dalam rekruitmen prajurit TNI melanggar doktrin delapan wajib TNI.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja masa reses bersamarn Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)  Yohana rnYembise di Jailolo, Halmahera Barat.

“Salah satu poin dari doktrin rndelapan wajib TNI adalah menghormati perempuan. Dalam budaya masyarakat rnIndonesia, perempuan memiliki tempat dan  perlakuan terhormat," kata rnIrine melalui rilisnya kepada pers, Senin (18/5).

Ia mencontohkan, di Halmahera Barat dikenal filosofi saloi sirimoi yang rnmaknanya adalah menyatukan. Perempuan lah aktor utama pemersatu rntersebut,  diekspresikan secara simbolik dalam patung perempuan sebagai rnikon daerah.

"Jadi,bagaimana kita bisa bilang TNI menghormatirn perempuan jika melakukan test rekruitmen dengan cara yang menyakitkan rndan merendahkan martabat perempuan," ujarnya.

Hal senada disampaikan Menteri  rnYohana  Yembise bahwa tes keperawanan dalam rekruitmen prajurit TNI rnharus dikaji ulang. Karena, selain tidak relevan dengan kebutuhan rnstandar minimum kualitas calon prajurit, hal tersebut juga sangat rnmerendahkan derajat perempuan.

"Banyak laporan yang masuk ke rnsaya, test keperawanan sangat menyakitkan dan mempermalukan sehingga rnmembuat trauma peserta test," cetusnya.

Irine menambahkan kebutuhan rnpertahanan Indonesia dalam situasi interaksi global saat ini adalah rnkualitas prajurit yang cerdas, berkarakter dengan ketahanan fisik yang rnprima. Untuk menyaring potensi tersebut maka perkembangan ilmu rnkedokteran tentang susunan saraf seseorang yang berhubungan dengan rnkarakter, harus menjadi instrumen utama dalam merekrut prajurit. rnNegara-negara maju dengan pertahanan yang canggih mengedepankan sistem rnrekruitmen prajuritnya dengan instrumen neurologi science.

Di tengahrn anak-anak peserta forum parlemen anak, sebuah acara bagian dari gelaranrn Festival Teluk Jailolo tersebut, Menteri PPPA juga menerangkan sudah rnada pembicaraan dengan DPR tentang tes keperawanan sebelumnya.

"Kami rnmemiliki pandangan yang sama dengan DPR bahwa rekruitmen prajurit kita rnharus sesuai dengan budaya bangsa yaitu menghormati perempuan sebagai rnsosok terhormat dalam kulktur masyarakat,"pungkasnya. (Q-1)